JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH (hak pengusahaan hutan) dan IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri) yang diberikan kepada 24 perusahaan.
Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan audit tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin memanfaatkan hutan di Sumatra tidak melanggar aturan. Audit ini juga bertujuan untuk memeriksa praktik pembalakan liar yang diyakini memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Selasa, 30 Desember 2025.
Menurutnya pemerintah tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Hal ini mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan tetapi juga dapat perorangan.
“Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga,” katanya.
Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan sebelumnya menilai, parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem. Mereka meyakini pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatra turut menjadi penyebabnya. Penilaian ini muncul, salah satunya karena ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman serta jalan-jalan utama.
Banjir bandang dan longsor telah menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025. Bencana ini menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 29 Desember 2025, jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, sementara orang yang dilaporkan hilang sebanyak 163 orang, dan jumlah pengungsi sebanyak 399.200 orang.
Jurnalis: Anta
