JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan bertolak pulang ke Tanah Air dari Kamboja pada Minggu, 13 November 2022 sore selepas menghadiri rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 beserta sejumlah forum pertemuan lainnya selama lima hari terakhir.
Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, rombongan Presiden Jokowi menumpangi pesawat kepresidenan Indonesia-1 yang lepas landas dari Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja, sekira pukul 15.40 WIB.
Pesawat tersebut mendarat langsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Tampak melepas Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja, Chea Vandeth.
Selama lima hari terakhir, Jokowi diketahui menjalani sedikitnya 20 kegiatan baik itu tingkat KTT maupun pertemuan-pertemuan bilateral.
Pada Sidang Pleno KTT ASEAN ke-40, Presiden Jokowi sempat menekankan pentingnya negara ASEAN melakukan upaya maksimal untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN di tengah berbagai tantangan eksternal dan internal.
“Semua tantangan ini hanya dapat dihadapi bila ASEAN bersatu dan kuat. Pertanyaannya, apakah kita masing-masing sudah berupaya maksimal mungkin untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN? Saya tidak ingin kesatuan dan sentralitas ASEAN hanya jadi mantra kosong,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus terhadap situasi Myanmar yang makin buruk. Dalam keterangannya kepada awak media di sela penyelenggaraan KTT ASEAN, Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi konsensus 5 poin (5PC) oleh junta militer Myanmar.
“Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya,” ujarnya.
Sejak dibentuk pada 24 April 2021, implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar tidak ada kemajuan. Mandeknya implementasi konsensus ASEAN yang memuat lima poin untuk perdamaian Myanmar itu membuat jengkel para pemimpin ASEAN.
Rasa kekecewaan terhadap Junta Militer Myanmar oleh para pemimpin ASEAN, terutama Presiden Indonesia Joko Widodo, itu disampaikan dalam sesi Retreat KTT ke-41 ASEAN yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja.
Para pemimpin ASEAN menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam atas situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan kudeta 1 Februari 2021, kekerasan terutama kepada kelompok anti-Junta militer terus terjadi.
Para pemimpin ASEAN kecewa karena tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar untuk mengimpelementasikan konsesi tersebut.
Kekecewaan para pemimpin ASEAN kepada Junta Militer Myanmar tidak hanya disampaikan melalui berbagai pernyataan yang bernada kecaman, namun juga ditunjukkan dengan memberikan kursi kosong untuk mewakili pemerintah sipil Myanmar yang digulingkan selama KTT ASEAN berlangsung.
Bangku kosong itu seolah-olah mencerminkan ketidakpuasan dengan apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Kursi kosong itu juga merefleksikan harapan ASEAN untuk masa depan yang lebih baik bagi Myanmar.
Dalam sesi Retreat KTT ke-41 ASEAN, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah milter Myanmar karena tidak ada kemajuan signifikan dalam impelementasi Konsensus Lima Poin dan situasi di negara tersebut semakin memburuk.
Indonesia juga kecewa karena tidak ada komitmen Junta Militer Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan atau kerja sama ASEAN. Presiden juga menyampaikan mengenai pentingnya penghentian penggunaan kekerasan di Myanmar secepatnya.
Indonesia mengusulkan agar perwakilan nonpolitik dari Myanmar juga tidak diizinkan untuk mengikuti pertemuan di luar KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Indonesia juga mengusulkan agar ASEAN melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Indonesia dan ASEAN siap memfasilitasi dialog nasional yang inklusi berdasarkan Konsensus Lima Poin. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar. (Lingkar Network | Anta – Koran Lingkar)
