JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun.
“Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun untuk sekitar 30 paket,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI Jakarta, pada Selasa, 17 Januari 2023.
Menteri Basuki mengatakan, paket proyek tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang dikerjakan oleh APBN melalui Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik. Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai pada 2024.
KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana Wakil Presiden.
Sampaikan Perkembangan IKN, Jokowi: Akan Dibangun Dayak Center Sesuai Permintaan Suku Dayak
Sementara itu, pendanaan non-APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menciptakan banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat, baik pada sektor formal maupun non-formal.
“IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi Kalimantan Timur maupun daerah penyangga, seperti halnya Kalimantan Tengah. Efek berantai luar biasa, termasuk di bidang ketenagakerjaan,” katanya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 17 Januari 2023.
Baleg DPR RI Setujui Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023
Wamenaker menjabarkan kesempatan kerja baru yang akan tersedia sebagai dampak dari IKN ini di antaranya pada bidang pembangunan yakni infrastruktur dasar seperti pengerjaan jalan, bendungan, hingga bangunan.
Kemudian meliputi bidang lainnya, seperti properti berupa pembangunan perumahan, bidang transportasi berbasis energi listrik atau ramah lingkungan, bidang perhotelan atau hiburan seperti kafe, destinasi wisata, serta lainnya.
Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan seminar nasional “Peluang Kerja Milenial pada Daerah Penyangga IKN Nusantara” bersama para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
Dia menjelaskan, pengembangan yang dilakukan pemerintah ke depannya tentu berdasarkan peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan.
Lapangan pekerjaan akan ikut bertransformasi di masa perkembangan teknologi Industri 4.0, sehingga akan banyak pekerjaan tumbuh maupun hilang yang disebabkan perkembangan teknologi.
“Kemahiran dalam dunia digital menjadi penting untuk dapat bekerja di smart city (kota pintar) di IKN,” terang Afriansyah Noor.
Menurutnya, kesiapan angkatan kerja Indonesia untuk menyongsong visi IKN sebagai kota dunia untuk semua tentu belum memadai. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah yakni sekitar 68,63 persen atau 143,72 juta orang. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
