JAKARTA, Lingkar.news – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk dapur umum program makan bergizi gratis (MBG).
Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemda diminta mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
Kata Tomsi, percepatan pengumpulan data ini penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah segera berjalan.
“Data itu sangat diperlukan bagi BGN. Karena dari data-data itu harus dicek lagi, mana yang layak dan tidak layak,” ucapnya dalam rapat Pelaksanaan Program MBG bersama seluruh sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2025.
Tomsi menyebutkan, batasan maksimal 10 lokasi diajukan agar jika satu lokasi tak memungkinkan, masih tersedia alternatif lain. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan dan penyesuaian anggaran.
Ketersediaan lahan ini penting, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Pemerintah menargetkan 1.542 dapur bisa dibentuk Agustus 2025. Dapur-dapur ini akan jadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak-anak sekolah. Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar lahan untuk dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari Pemda. Lokasinya diharapkan dekat dengan sekolah, bisa mencakup paling tidak 3.000 siswa, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.
Jurnalis: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Ulfa Puspa
