JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pihak sekolah dan komite sekolah sebagai upaya mencegah terjadinya kasus keracunan.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujar Yahya di Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Menurut Yahya, pihak sekolah lebih memahami kebutuhan serta selera peserta didik. Selain itu, pengelolaan langsung di tingkat sekolah dinilai lebih menjamin keamanan dan kesegaran makanan untuk siswa.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” imbuhnya.
Berdasarkan data terbaru, tercatat 5.626 kasus keracunan makanan terkait MBG terjadi di 17 provinsi sejak Januari hingga September 2025. Beberapa wilayah yang mengalami insiden tersebut antara lain Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Garut dan Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Bau-Bau (Sulawesi Tenggara).
Selain permasalahan keamanan pangan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG. Hingga September, anggaran yang terserap baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun.
Hal ini dinilai tidak sejalan dengan klaim pelaksanaan program yang telah menjangkau 38 provinsi dan menyasar 22 juta penerima manfaat.
Yahya mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pelaporan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia juga menyarankan agar BGN membuka saluran pengaduan publik secara resmi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan respons terhadap isu keamanan pangan.
“Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” kata Hidayati.
Dia menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional melalui MBG, sehingga SPPG berperan vital untuk mewujudkan MBG yang dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi, sekecil apa pun, berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap program tersebut.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
