BATAM, Lingkar.news – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus merayu warga Rempang agar mau direlokasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah lahan relokasi baru bagi warga Pulau Rempang yang terdampak pengembangan proyek Rempang Eco-City.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis, 21 September 2023 mengatakan, lokasi baru itu berada di Tanjung Banon yang masih berada di dalam wilayah Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
“Jadi, nanti terserah mereka mau pilih yang mana. Di Dapur 3 Sijantung sedang kami kerjakan, dan mau ke Dapur 6 Tanjung Banon juga silakan,” ujar Rudi.
Terdampak Pembangunan, Warga Rempang Batam bakal Dapat Ganti Rugi
Untuk perkembangannya, kata dia, saat ini pihaknya masih terus melakukan pengerjaan di lokasi relokasi yang ditargetkan selesai dalam waktu tujuh bulan.
BP Batam berencana memprioritaskan relokasi bagi warga yang sudah mendaftar guna mempercepat pengembangan Proyek Rempang Eco-City, meskipun masih ada warga yang belum setuju relokasi dan memilih tetap tinggal di kampung mereka.
“Siapa yang mau saja kita geser dulu. Siapa yang mau kita dahulukan,” kata Rudi.
Ia menyebutkan, akan terus melakukan sosialisasi dengan melakukan pertemuan-pertemuan kepada warga agar rencana ini bisa berjalan dengan baik.
“Kami akan dekati terus, agar selesai masalahnya. Yang penting kami bekerja semampu kami, sesuai dengan yang diperintahkan kepada kami,” katanya.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, ditambahnya satu lokasi baru untuk relokasi warga itu merupakan hasil permintaan warga saat bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Pulau Rempang.
Dianggap Sangat Bermasalah, Muhammadiyah Minta Proyek Rempang Dicabut
“Seperti yang Pak Bahlil bilang, ada rencana menambah (lahan relokasi-red) di Dapur 6 Tanjung Banon,” terang Ariastuty.
Namun, kata dia, lokasi baru itu masih dalam pembahasan dan menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu kepastiannya. Besok Bapak (Kepala BP Batam) juga akan dipanggil Menko Perekonomian, kita tunggu saja,” tambahnya.
Ia mengatakan, pihaknya memperpanjang masa pendaftaran relokasi warga Rempang tahap pertama, yang rencana awal berakhir pada 20 September 2023.
Presiden Jokowi Tugaskan Menteri Investasi Urai Konflik Proyek Rempang
“Kami akan memperpanjang masa pendaftaran ini. Kami melihat situasi dulu, jadi sifatnya dinamis,” ujarnya.
Begitu juga rencana awal untuk pengosongan tahap pertama terhadap empat kampung di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate tersebut, yang rencana awal pada tanggal 28 September 2023.
“Tahap pertama tanggal 28 September, tapi kami masih menyesuaikan dengan melihat kondisi,” jelasnya.
Sedangkan untuk data terakhir warga yang sudah mendaftar, Ariastuty menyebutkan sampai saat ini sudah lebih dari 100 Kepala Keluarga (KK) yang mendaftar bersedia untuk direlokasi.
Rempang Memanas, Pegawai BP Batam hingga Jenderal Bintang 1 Terluka Buntut Massa Lempar Batu
“Lebih dari 100. Maaf kami tidak bisa memberikan angka pastinya, karena menjaga privasi para pendaftar,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat menemui warga Pulau Rempang pada Senin (18/9) merespons permintaan warga terkait lokasi relokasi yang tetap berada di Pulau Rempang.
Bahlil mengatakan akan membahas hal itu ke pemerintah pusat dengan kementerian terkait.
Dia menyebutkan, dalam pemilihan lokasi lahan di wilayah Rempang itu pihaknya juga mengajak perwakilan masyarakat setempat.
“Nanti untuk lokasi lahan Rempang di mana, kita juga minta masukan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama,” ucapnya. (Lingkar Network | Ant – Koran Lingkar)
