JAKARTA, Lingkar.news – Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyebut ada 14.962 warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang disiapkan KPU untuk Pemilu 2024.
“Iya betul, jumlah penghuni potensial sebagai pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 14.962 orang,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun saat dikonfirmasi di Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2023.
Ibnu mengatakan, Kemenkumham DKI Jakarta diminta untuk terus memutakhirkan data pemilih warga binaan dengan susunan dan rekapitulasi yang cermat dan akurat hingga waktu pemungutan suara yang telah ditentukan pada 14 Februari 2024.
Mengingat, jumlah penghuni Lapas/ Rutan/ LPKA per 7 Desember 2023 berjumlah 15.163 orang, dengan perincian jumlah tahanan sebanyak 3.417 orang dan narapidana berjumlah 11.746 orang.
Sedangkan Lapas/Rutan/LPKA di lingkup Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta tercatat telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 256 persen dari jumlah kapasitas sebesar 5.919 orang.
Dengan jumlah petugas pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sebanyak 1.872 orang yang terdiri atas petugas Lapas/Rutan/LPKA sebanyak 1.283 orang, petugas Bapas sebanyak 323 orang, Petugas Rupbasan sebanyak 129 orang dan petugas RSU Pengayoman Cipinang sebanyak 146 orang.
Sehingga, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyiapkan jadwal kegiatan penyusunan dan rekapitulasi data pemilih warga binaan sebagai berikut: batas akhir pengiriman jumlah dan daftar nama petugas pemungutan suara, petugas pengamanan, pelayanan dapur, dan pelayanan kesehatan adalah 17 Desember 2023.
Batas waktu memutakhirkan data warga binaan sebagai DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 20 Desember 2023.
Batas waktu mengirimkan data warga binaan yang bebas hingga 14 Februari 2024 adalah 22 Desember 2023.
Selanjutnya, mulai 20 Desember 2023 hingga 14 Februari 2024, tidak ada pemindahan narapidana yang dilakukan petugas di Lapas/Rutan/LPKA lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
Respons Komisi X DPR Terkait Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus
JAKARTA – Komisi X DPR RI memandang penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan beragam...
Read more
