JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menemukan sekitar 850 kepala keluarga (KK) berperilaku buang air besar sembarangan (BABS). Oleh karena itu pemerintah mendorong upaya peningkatan sanitasi aman dan layak bagi warga.
“Pemprov DKI melalui kerja lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah hingga pamong setempat mendorong berbagai solusi untuk sanitasi yang akan dan layak karena masih ada ratusan KK yang BABS,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin, 28 Juli 2025.
Solusi yang ditempuh mulai dari pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, hingga intervensi berupa pemasangan tangki septik skala rumah tangga.
“Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas,” ujar Lies.
Saat ini, tercatat masih ada sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.
“Ada sembilan kelurahan total, di Jakarta Utara ada empat lokasi, Jakarta Barat dua lokasi, Jakarta Timur dua lokasi dan Jakarta Selatan satu lokasi,” ujar Lies.
Lies menyebut, mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk yang minim lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi seperti MCK atau tangki septik komunal.
“Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan,” ujar Lies.
Lebih lanjut, Lies menjelaskan, selain pembangunan fisik, Pemprov DKI juga mendorong komitmen warga untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara bertahap, termasuk kesepakatan tenggat waktu dalam mengakhiri praktik BABS.
Targetnya yaitu tercapainya status sanitasi aman, yakni limbah dibuang ke tangki septik dan disedot secara rutin. Lalu, ada sanitasi layak yaitu limbah dibuang ke tangki septik, namun belum rutin disedot.
“Kita harapkan minimal bisa tercapai sanitasi layak dulu, syukur-syukur bisa aman,” ucap Lies.
Dalam kesempatan yang sama, Lies juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biogas dari limbah domestik.
Salah satu contohnya seperti yang dikembangkan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, limbah diolah menjadi biogas yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Ini membuka wawasan bahwa limbah pun bisa jadi sumber energi yang bernilai ekonomis bagi warga,” kata Lies.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov DKI optimis angka BABS bisa terus ditekan hingga Jakarta mencapai sanitasi aman untuk semua warganya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik BABS, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).
Persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.
Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.
Jurnalis: Ant/Ceppy Bachtiar
Editor: Ulfa Puspa
