SOLO, Lingkar.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta akan menata kawasan tinggal di pinggir Sungai Bengawan Solo. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir seperti minggu lalu.
“Dengan kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, red.) kami sudah diskusi, nanti akan segera kami tindaklanjuti,” ungkap Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, pada Selasa, 21 Februari 2023.
Ia mengatakan terkait dengan rumah-rumah yang ada di pinggir Bengawan Solo tidak lepas karena Solo merupakan kota yang padat.
“Rencananya kalau di Solo, pemukiman daerah padat harus hunian vertikal. Kami mulai dari Mojo,” katanya.
Ia mengakui hingga saat ini masih ada beberapa orang yang tinggal di bantaran sungai.
“Bahkan di dalam parapet masih ada. Harusnya nggak boleh ya, nanti akan kami tindaklanjuti, seperti Mojo, Semanggi. Kami sedang gencar-gencarnya pembangunan kawasan kumuh. Nanti itu akan disentuh,” ujarnya.
Terkait dengan peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir di Solo, dikatakannya, akan ditingkatkan lagi.
“CCTV di bantaran sungai, pintu air itu wajib,” tambahnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan kerusakan rumah akibat banjir minggu lalu.
“Nanti kalau ada misalnya kerusakan, rumah ambruk laporkan saja,” katanya.
Selain itu, untuk surat-surat berharga milik warga terdampak banjir yang hanyut, rusak, sobek, dan basah akibat banjir agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta.
“Nanti akan kami bantu surat-surat berharga. Dari Dispendukcapil sudah gerak dari kemarin,” tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya akan menyalurkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk korban banjir di daerah itu yang belum mendapatkan bantuan dari pusat.
Gibran mengatakan, masih banyak warga terdampak banjir di Solo yang belum mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami cover untuk warga yang belum dapat bantuan dari BNPB, ada sekitar 5.900 orang. Bantuannya berupa sembako,” ucapnya.
Hanya saja, Gibran enggan menyampaikan besaran anggaran BTT yang akan disalurkan untuk membantu warga terdampak banjir.
Sementara itu, BNPB menyatakan Pemerintah Kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan mulai 17 Februari lalu. Status tersebut ditetapkan menyusul banjir besar yang melanda empat dari lima kecamatan yang ada di Kota Solo. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
