SURABAYA, Lingkar.news – Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) setempat masih belum pada sisi kualitas.
“Monev yang dilakukan Bapedalitbang masih pada kisaran serapan anggaran dan kuantitas pelaksanaan kegiatan belum pada sisi kualitas,” kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, di Surabaya pada Selasa, 1 November 2022.
Menurut Aning, Bapedalitbang Surabaya berperan penting dalam merancang perencanaan kota sehingga pertumbuhan ekonomi bisa positif dan terus meningkat.
Dirinya mencontohkan pada proyek padat karya dengan leading sector pada kecamatan, maka perlu support dari Bapedalitbang terkait dengan kemampuan monev dan konten monev.
“Awal sebelum program padat karya penghasilan berapa dan profil MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) bagaimana? setelah ada program padat karya profil MBR-nya bagaimana? dan berapa MBR yang berhasil dientaskan dari seluruh program padat karya yang ada?” ungkapnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, target dan juga intervensi Pemkot Surabaya di rumah padat karya juga perlu dimonev, kecocokan antara program dengan peserta, baik itu skill maupun alat-alat yang disediakan sudah bisa dipakai semua atau belum.
“Hal ini penting karena program yang luar biasa dari pemkot ini betul-betul diharapkan jadi solusi terhadap tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan,” lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebelumnya mengatakan bahwa program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya.
Bahkan, menurutnya Kota Surabaya mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) untuk menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 21 Oktober lalu. Hasilnya, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
“Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Di situlah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” ucapnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
Daftar Lengkap UMK Jatim 2024, Kota Surabaya Tertinggi Rp4.725.479
SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, memastikan penetapan besaran UMK Jatim 2024 telah memperhatikan kondisi riil di masing-masing...
Read more
