DEMAK, Lingkar.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak, Zayinul Fata, meminta Pemerintah Kabupaten Demak agar menuntaskan persoalan yang dialami oleh Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) atau tenaga honorer yang tidak mendapat formasi.
Zayinul Fata dalam Rapat Paripurna, Senin, 13 Januari 2025 menegaskan bahwa Pemkab Demak harus serius menangani masalah honorer R3 agar terfasilitasi dengan baik.
“20 tahun bukan waktu yang singkat bagi mereka. Insyaallah ada kebijakan-kebijakan berpihak pada kemanusiaan mereka,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Demak, Eisti’anah, mengakui bahwa persoalan honorer tidak hanya terjadi di Kabupaten Demak saja melainkan daerah lain juga sama.
“Kami memang mempunyai PR yang cukup besar, dan diawal pemerintahan kami, kami sudah menyelesaikan untuk PPPK guru kemudian di kesehatan, yang sedang kami kejar di teknisnya,” terangnya.
Esti’anah menyampaikan bahwa Pemkab Demak telah menganggarkan pengadaan PPPK beberapa kali untuk formasi teknis.
“Sudah dua atau tiga kali kita sudah menganggarkan untuk pengadaan PPPK untuk mengangkat temen-temen honorer di bidang teknis, itu sebagai bentuk trimakasih kita,” ujarnya.
Selain itu, sistem penggajian pegawai PPPK di lingkup Pemkab Demak juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Sehingga tidak bisa secara langsung diikutkan formasinya,” ucapnya.
Pihaknya juga menginginkan agar para tenaga honorer bisa segera diangkat menjadi PPPK, namun Pemkab Demak harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat.
“Jika memang dikasih kesempatan untuk membuka lebih luas, kami mengutamakan tenaga teknis,” ungkapnya.
Disinggung soal prioritas bagi pegawai R3 atau yang telah mengabdi puluhan tahun, Eisti’anah mengaku sepakat bahwa pegawai R3 memang semestinya ada perlakuan khusus.
“Memang harus nya ada perlakukan khusus, karena yang masuk di data BKN itu kan semuanya, mereka terus bersaing. Mungkin nanti jika ada keputusan dari pusat kita akan melaksanakan. Kami memang rencana sejak awal memang bertahap, semuanya tetep diperhatikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya puluhan guru dan pegawai tidak tetap yang masuk di databese BKN dan telah mengabdi puluhan tahun melakukan audiensi dengan DPRD Demak untuk meminta pengawalan dan meminta segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu. (Lingkar Network | M. Burhanuddin Aslam – Lingkar.news)
