KUDUS, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menilai, percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga saat ini masih terbilang sangat lambat.
Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo menekankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kudus dapat mengejar ketertinggalan proyek pembangunan infrastruktur, agar penyerapan anggaran dapat dikelola dengan baik, dan masyarakat dengan cepat bisa menikmati hasilnya.
“Kami mendesak dinas terkait agar mengebut sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Kretek. Memang saat ini sedang proses pelelangan seperti SPJ 1 dan SPJ 2, namun prosesnya sangat lambat,” ungkapnya, pada Senin, 3 Juli 2023.
Lambannya proses pengerjaan perbaikan infrastruktur ini, kata dia, diakibatkan oleh proses lelang yang belum dapat dilaksanakan. Di mana, dalam proses pelelangan, tahapan demi tahapan harus sudah dilaksanakan.
“Maka dari itu, kami minta dinas terkait untuk segera menangani hal ini. Grafik pembangunan di Kota Kretek ini masih kecil. Mulai dari program pembangunan seperti perbaikan jalan, drainase, hingga jembatan yang direncakan tahun ini belum masuk lelang,” terangnya.
Apabila proses pembangunan infrastruktur ini terus molor dan mundur dari target yang ditentukan yakni Juli ini, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Kudus sendiri.
“Masyarakat pasti akan kecewa dan menilai bahwa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak sesuai ekspektasinya. Belum lagi kualitas hasil bangunan bisa juga dipertanyakan,” ucapnya.
Pihaknya pun berharap, pengerjaan dapat dilaksanakan pada bulan Agustus ini, mengingat saat ini kondisi sedang musim kemarau.
“Ini akan dikhawatirkan karena nanti kalau sudah musim hujan akan tergangggu pengerjaannya dan tidak bisa dilaksanakan. Yang ada nanti akan berdampak pada banjir lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono menyebut, catatan realisasi belanja pada Dinas PUPR Kudus hingga 20 Juni 2023 baru mencapai 13,07 persen, atau Rp 16,730 miliar dari anggaran Rp 128,014 miliar.
“Realisasi belanja anggaran PUPR masih sangat kecil. Belanja operasionalnya sebesar 30,16 persen atau Rp 13,938 miliar dari target Rp 46,223 miliar, dan belanja modal 3,41 persen atau Rp 2,792 miliar dari anggaran Rp 81,791 miliar,” sebutnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Koran Lingkar)
