JEPARA, Lingkar.news – Dalam kurun waktu 5 bulan ini, isu tentang inflasi di Indonesia secara lokal maupun secara global termasuk di Kabupaten Jepara lumayan sangat menyita waktu, pikiran, dan anggaran.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma’arif, dalam dialog interaktif menjaring aspirasi masyarakat Jepara (Jaring Asmara), pada Rabu, 15 Februari 2023.
Pria yang akrab disapa Gus Haiz itu mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi nasional memang cukup tinggi. Pada bulan Desember 2022, inflasi nasional menunjukan angka 0,66 persen dan untuk provinsi di angka 0,47 persen.
Marak Isu Penculikan Anak, Ketua DPRD Jepara Imbau Orang Tua Tak Lengah Jaga Buah Hati
Sedangkan, lanjut Gus Haiz, inflasi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berada di bawah provinsi dan nasional yaitu di angka 0,4 persen.
“Meskipun di bawah angka nasional dan provinsi, kenaikan inflasi Jepara 0,21 persen pada bulan Desember sampai Januari, patut kita waspadai. Dampak dari pada inflasi tersebut bukan hanya pada barang produksi industri saja melainkan termasuk jasa, khususnya jasa rekreasi, transportasi, dan lain sebagainya,” ungkap Gus Haiz.
Menurut Gus Haiz, kebijakan pemerintah pusat saat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.
Tangani Stunting, Ketua DPRD Jepara Imbau Cegah Pernikahan Dini
“Bayangkan kalau kemudian pemerintah pusat mengambil kebijakan, BBM terus naik. Ini tentu akan berpengaruh besar kepada inflasi daerah. Maka ketika pemerintah mengambil keputusan itu, tentu akan berdampak luas terhadap daerah termasuk Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah real terkait bagaimana untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Jepara. Salah satunya dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.
Selain operasi pasar dan menggelar bazar pasar murah serta menjaga stok kebutuhan pokok, menurut Gus Haiz, hal yang paling mendasar dan konkret adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2,6 triliun yang sudah disahkan dalam paripurna oleh DPRD bersama Pemkab Jepara.
Oleh karena itu, Gus Haiz berpesan agar APBD dapat dikelola dengan mengutamakan kearifan lokal dan memberdayakan UMKM serta industri yang ada di Kabupaten Jepara.
“Saya menegaskan kepada pemerintah untuk penyerapan anggaran harus dimaksimalkan. APBD harus kembali ke masyarakat Jepara,” tegasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
