SEMARANG, Lingkar.news – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) menjelang lebaran menyusul adanya premanisme oleh oknum ormas di sejumlah daerah.
Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin, menyatakan bahwa saat ini terdapat 500-an ormas yang terdaftar di Kesbangpol Jateng. Ia mengaku sudah memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh ormas untuk menjaga kondusivitas selama Ramadan dan lebaran.
Selain itu, ormas diminta untuk lebih mengedepankan akhlak dan sopan santun dalam melakukan beraktivitas di masyarakat serta tidak melakukan tindakan polisional hingga premanisme yang meresahkan.
“Kami sampaikan agar teman-teman ormas ini mematuhi kaidah-kaidah yang berjalan. Kami juga mengharapkan ormas agar lebih mengedepankan ahlak dan sopan santun dalam melakukan aktivitas,” kata Haerudin, Selasa, 25 Maret 2025.
Menurut Haerudin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, juga memberikan atensi khusus terhadap kerawanan aksi premanisme menjelang dan pada saat Hari Raya Idulfitri.
“Pak Gub selalu mengingatkan tidak boleh lagi ada ormas yang melakukan tindakan polisional seperti penertiban, apalagi tindakan premanisme. Apalagi Jawa Tengah ini kan terkenal dengan mengedepankan akhlak dan adab,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kepada ormas untuk menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aktivitas meresahkan di masyarakat.
Pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas dengan tujuan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman tanpa gangguan.
“Yang kita khawatirkan justru kelompok-kelompok yang tidak terdaftar sebagai ormas kemasyarakatan di Kesbangpol. Kita punya tim pengawasan ormas yang juga lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap idulfitri dan mudik Lebaran,” tandasnya.
Sebelumnya Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi pelayanan prioritas Pemprov Jateng pada saat mudik Lebaran 2025.
Pihaknya bekerja sama dengan Kapolda Jateng dan Pangdam IV/Diponegoro untuk mencegah dan membasmi gangguan keamanan dan ketertiban dari Ormas yang rawan terjadi menjelang Lebaran seperti premanisme.
Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan premanisme yang membuat resah publik. Misalnya menutup akses jalan, menyegel dan menertibkan tempat dan fasilitas umum, maupun memalak para pemudik.
“Siapapun di wilayah Jawa Tengah tidak boleh melakukaan tindakan-tindakan yang kewenangannya kepolisian. Mau nutup, mau nyegel, mau menertibkan, apalagi minta-minta,” kata Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin, 17 Maret 2025.
Apabila masyarakat mendapatkan gangguan tindakan premanisme dari ormas maupun oknum tidak bertanggung jawab diminta untuk segera melapor ke pemerintah daerah maupun ke Forkopimda Jawa Jawa Tengah.
“Silakan melapor, lapor ke Kapolda, Pangdam, lapor Gubernur kalau perlu kita turun tangan untuk basmi premanisme. Karena jaminan keamanan, ketertiban, merupakan modal dasar dalam rangka membangun masyarakat, jadi tidak boleh digangguin,” tandasnya. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkar.news)
