PEKALONGAN, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menegaskan komitmennya untuk mengawal program Pemerintah Kota Pekalongan agar selaras dengan visi-misi yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain menjalankan fungsi legislasi, DPRD juga berperan sebagai mitra strategis eksekutif dalam memastikan kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“DPRD akan selalu mengawal dan bersikap kritis terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berdampak langsung bagi masyarakat Kota Pekalongan,” ujar Azmi usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Pekalongan Masa Jabatan 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin, 3 Maret 2025.
Azmi juga menyebutkan sejumlah permasalahan di Kota Pekalongan yang harus menjadi prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025-2030. Persoalan itu meliputi, rob, sampah, dan infrastruktur jalan. DPRD, kata Azmi, akan terus mengawasi pelaksanaannya agar berjalan efektif.
Selain itu, ia turut menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap program daerah, termasuk operasional rumah pompa di sepanjang Sungai Lodji yang masih berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR.
Ia berharap efisiensi anggaran tidak mengganggu fungsionalitas rumah pompa yang vital dalam penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan.
“Kami berharap apa yang sudah menjadi visi, misi, serta target pemerintah dalam lima tahun ke depan dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Alakbar – Lingkar.news)
