JAKARTA, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan efisiensi anggaran di Jawa Barat diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada 2025. Belanja tidak penting akan dialihkan menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat .
“Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” kata Dedy usai dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Dedi mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.
Efisiensi anggaran, kata Dedi, tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.
Dirinya juga menyoroti anggaran yang tidak masuk akal, seperti anggaran ruang kelas baru hanya Rp60 miliar, sementara pembelian alat telekomunikasi sekolah mencapai Rp730 miliar.
Hitung Efisiensi APBD Jabar, Dedi Mulyadi Pangkas Hingga Rp5 Triliun
Penghematan lainnya dilakukan dengan menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp150 juta, memotong anggaran kunjungan luar negeri dari Rp1,5 miliar menjadi nol, dan memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta.
Sebagai bentuk efisiensi, Dedi memilih menggunakan mobil pribadi alih-alih mobil dinas gubernur.
Dalam waktu satu bulan sebelum dilantik, Dedi bersama tim transisi Pemprov Jabar yang terdiri atas 11 orang pejabat eselon 1 dan 2 berhasil melakukan realokasi anggaran mencapai Rp5,5 triliun. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari ke depan.
Anggaran hasil efisiensi tersebut akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas. Pertama, pembangunan ruang kelas SMA di Jawa Barat meningkat dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun, dengan target membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan.
Kedua, anggaran infrastruktur jalan meningkat signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
“Investasi tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tidak memadai,” katanya.
Di sektor energi, Dedi menambah anggaran untuk penyambungan listrik bagi warga miskin dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar, mengingat hampir 200 ribu warga Jawa Barat masih belum memiliki akses listrik.
Dedi juga mengalokasikan anggaran renovasi rumah warga miskin dengan nilai Rp40-60 juta per unit. Anggaran ini melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.
Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyediakan 200 unit ambulans di daerah terpencil, serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis di dalamnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
