JAKARTA, LINGKAR.NEWS– Pemerintah terus mengintensifkan tiga strategi kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“Strategi dimaksud meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan,” kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/1).
Menko PMK menambahkan strategi kebijakan tersebut dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan, konvergensi, dan sinergi program, serta kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan.
“Perlu adanya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa,” jelasnya.
Muhadjir Effendy menambahkan strategi kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.
Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Semarang Gelar Operasi Pasar di Daerah Kemiskinan Tertinggi
Dia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024.
“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,” tegasnya.
Menko juga menambahkan bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran, diperlukan penetapan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa jajaran pemerintah daerah sudah mengetahui intervensi dan kebijakan seperti apa yang harus ditempuh untuk memenuhi target pemberantasan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semuanya, Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata Jokowi.
Senada dengan Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan secara year on year atau tahun ke tahun.
Larang Jual Rokok Batangan, Presiden Jokowi: Untuk Jaga Kesehatan Masyarakat
“Memang kalau bulan per bulan ada terjadi seperti itu ya kenaikan, tetapi dalam arti year on year terjadi penurunan,” kata Wapres dalam keterangan persnya kepada wartawan di Landasan Udara TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1).
Pernyataan Wapres menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 yang menyebutkan angka kemiskinan secara umum mencapai 9,57 persen (26,36 juta orang) atau mengalami kenaikan sekitar 200.000 dibanding Maret 2022, sementara pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
Wapres menjelaskan upaya pemerintah mengendalikan kemiskinan dipengaruhi pandemi sehingga terjadi kenaikan dalam hitungan bulan. Tapi secara tahunan terjadi penurunan angka kemiskinan saat ini.“Setelah pandemi ini sebenarnya kita (pemerintah) sudah bisa menurunkan angka year on year itu lebih kecil dari sebelum pandemi. Jadi sudah ada penurunan (menjadi) 9 koma dan akan terus kita (turunkan),” ujarnya ( NIALIN RA – Koran Lingkar )
