JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah RI mendukung petani mengekspor kelapa bulat walaupun mengakibatkan harga kelapa di dalam negeri naik signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga mengaku pemerintah tidak ada rencana menghentikan ekspor kelapa bulat.
“Enggak ada (penghentian ekspor kelapa),” ujar Zulhas di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Zulhas menyebut saat ini harga jual kelapa bulat di tingkat petani cukup tinggi sehingga menguntungkan. Menurutnya, saat ini petani sedang mendapatkan hasil terbaik.
“Petani lagi untung banyak sekarang. Baguslah untuk petani, ya,” sambungnya.
Oleh karena itu Zulhas merekomendasikan petani lebih banyak menanam pohon kelapa agar komoditas ini semakin melimpah dan mencukupi kebutuhan dalam negeri serta ekspor.
“Solusinya tanam yang banyak,” imbuhnya.
Dia mengatakan komoditas kelapa di dalam negeri kini langka karena salah satu penyebabnya diekspor ke China untuk dijadikan susu.
“Kelapa sekarang langka, karena kelapa sama teman-teman dari Tiongkok diolah jadi susu. Jadi di Tiongkok sekarang orang minum kopi bukan pakai susu, tapi pakai santan kelapa, jadi kelapa mahal sekarang,” ujarnya.
Selain itu menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.
Budi menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan para eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal.
Berdasarkan pertemuan tersebut, didapatkan bahwa harga kelapa yang diekspor lebih mahal, sehingga lebih banyak pengusaha yang mengalihkan stoknya untuk dijual ke luar negeri.
“Kan ini mahal, karena di ekspor ya. Harga ekspor memang lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Karena semua ekspor, akhirnya jadi langka dalam negeri,” kata Budi di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Sementara itu menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pemerintah sedang mengkaji skema tarif ekspor kelapa sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung program peremajaan pohon kelapa milik petani di berbagai daerah.
kebijakan tersebut meniru skema pungutan sawit sehingga sebagian pendapatan dari ekspor dapat dialokasikan untuk membantu petani mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif.
“Sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit sehingga itu yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat, untuk peremajaan kelapa-kelapa kita,” kata Sudaryono pada Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut dia, penerapan tarif ekspor menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani kelapa yang selama ini terbebani biaya tinggi dalam proses peremajaan dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan murah.
“Sekarang kan kelapa lagi diminati, kelapa kita bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga,” katanya.
Jurnalis: Antara
Editor: Ulfa Puspa
