SERANG, Lingkar.news – Tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten dipangkas dua hingga lima persen guna efisiensi dalam APBD Perubahan 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan langkah efisiensi untuk menekan belanja pegawai yang melonjak akibat tambahan beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“ASN juga bagian dari masyarakat. Kalau tukin langsung dipotong 50 persen, dampaknya akan berat. Karena itu kami usulkan pemangkasan secara bertahap, mulai dari 2–5 persen di APBD Perubahan 2025,” katanya di Serang, Kamis, 4 September 2025.
Berdasarkan draf Raperda APBD Perubahan 2025, belanja pegawai Pemprov Banten mencapai Rp2,798 triliun atau sekitar 33–34 persen dari total APBD, melewati batas maksimal 30 persen yang diatur regulasi. Angka ini naik Rp123 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2025.
Selain pemangkasan tukin, pemprov menyiapkan efisiensi anggaran Rp116 miliar dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), 90 persen di antaranya berasal dari pos gaji dan tukin.
Ia mengatakan pencairan tukin akan berbasis kinerja bulanan.
“Kalau indikator kinerjanya tidak terpenuhi, tukin yang diterima otomatis tidak penuh. Jadi bukan hanya soal pemangkasan, tapi juga penyesuaian berbasis kinerja,” ujarnya.
Anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk program prioritas masyarakat, antara lain sekolah gratis, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan Jalan Bang Andra, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan jalan usaha tani dan penanaman jagung serta kelapa.
“Seluruhnya kita alokasikan untuk penguatan masyarakat di pedesaan, agar manfaat efisiensi anggaran benar-benar dirasakan langsung,” kata Deden.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan efisiensi tukin sebagai langkah awal, namun evaluasi lanjutan akan dilakukan dalam pembahasan APBD 2026.
“Banggar (Badan Anggaran) tetap menilai tukin harus dievaluasi lebih dalam. Tahun depan pembahasan ini akan kembali kita buka, karena kebutuhan pembangunan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD menghapus sejumlah kegiatan internal, termasuk anggaran sosialisasi perda senilai Rp67 miliar dan kunjungan daerah pemilihan. Dana itu dialihkan untuk program sosial, seperti sekolah gratis, penanganan banjir Sungai Cibanten, dan program RTLH.
Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S
