Serang, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mengoptimalkan edukasi pencegahan korupsi terutama menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam membentuk integritas penyelenggara negara.
“Oleh karena itu, kami meminta suami atau istri dari masing-masing anggota DPRD untuk hadir. Peran pasangan sangat penting dalam memperkuat integritas serta mencegah tindak pidana korupsi,” kata Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo pada Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Legislatif Provinsi Banten di Kota Serang, Selasa (27/10/2026).
Ibnu menjelaskan berbagai faktor pemicu korupsi, mulai dari gaya hidup berlebihan, tekanan ekonomi, rasionalisasi, hingga penyalahgunaan jabatan, yang pada akhirnya akan merugikan keluarga.
“Kami pun mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk konsisten menerapkan pola hidup sederhana,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyambut baik penyelenggaraan workshop ini. Ia menilai agenda tersebut sangat penting sebagai sarana edukasi sekaligus pengingat bagi anggota legislatif.
“Kami berterima kasih dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam yang dapat diterapkan dalam kerja dan fungsi DPRD. Ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh penyelenggara negara dalam memperkuat integritas,” kata Fahmi.
Penguatan Integritas Eksekutif dan Legislatif di Banten
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penguatan integritas ini ditekankan kepada seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, kepala daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, dinilai sangat menentukan arah kebijakan daerah.
“Integritas di sektor legislatif dan eksekutif tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud jika kedua unsur penyelenggara ini memegang teguh komitmen antikorupsi,” ujar Andra.
Ia menegaskan Pemprov Banten berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan pengendalian internal, digitalisasi perencanaan dan pengadaan, keterbukaan informasi publik, serta tindak lanjut rekomendasi pencegahan korupsi dari KPK.
Meski demikian, Gubermur Banten menyebut eksekutif tetap membutuhkan dukungan dan pengawasan DPRD sebagai mitra strategis, agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Andra memaparkan tiga hal yang harus menjadi komitmen bersama, yakni pertama, menjadikan integritas sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan.
Kedua, mengenali dan mengelola konflik kepentingan sejak dini serta menolak gratifikasi. dan ketiga, menjadikan keluarga sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.
“Ketiga hal ini membutuhkan konsistensi dan keteladanan untuk dijalankan. Keteladanan pimpinan, baik di eksekutif maupun legislatif, akan menjadi contoh bagi seluruh aparatur dan masyarakat Banten,” ujarnya.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis
