JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah RI melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) mulai menyalurkan 9,8 ton pupuk subsidi mulai Januari 2026 menyusul penandatanganan kontrak bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan bahwa penandatanganan kontrak yang tepat waktu tersebut sangat krusial bagi kelancaran operasional di lapangan.
“Kepastian ini menjadi modal penting dalam menjaga ritme distribusi nasional,” kata Robby di Jakarta pada Rabu, 31 Desember 2025.
Robby mengatakan kesepakatan senilai Rp46,87 triliun itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk mulai mendistribusikan pupuk tepat pada 1 Januari 2026.
Menurut Robby, langkah cepat diambil agar petani dan pembudidaya ikan yang terdaftar bisa langsung menebus pupuk di titik serah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak hari pertama tahun baru. Hal itu sekaligus memberikan kepastian ketersediaan sarana produksi di tingkat lapangan.
Langkah Mudah Tebus Pupuk Subsidi Hanya Gunakan KTP, Ini Caranya
Robby menjelaskan bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terkadang terkendala proses administratif di akhir tahun, kepastian kontrak kali ini memungkinkan pengujian sistem distribusi dilakukan lebih dini.
Dengan persiapan matang, sistem penebusan dipastikan siap beroperasi mulai pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026.
Perusahaan, kata Robby, juga telah mengamankan stok di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan safety stock pemerintah untuk mencegah kelangkaan di awal musim tanam.
Pengamanan stok itu dilakukan lebih masif dibandingkan periode sebelumnya guna mengantisipasi lonjakan permintaan awal tahun.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah juga secara resmi mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebesar 295.676 ton.
Kebijakan tersebut mengakhiri masa absen selama empat tahun bagi pembudidaya ikan yang sebelumnya tidak masuk dalam skema subsidi.
Masuknya kembali sektor perikanan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi pembudidaya yang selama beberapa periode terakhir harus menanggung biaya input yang tinggi. Hal ini menjadi angin segar bagi pemulihan produktivitas sektor perikanan budidaya nasional.
Sementara itu, alokasi untuk sektor pertanian ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, jumlah yang tetap dipertahankan sama dengan volume pada tahun 2025.
Konsistensi volume ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas produktivitas pangan nasional di tengah tantangan global.
Rincian alokasi tersebut mencakup 4,42 juta ton Urea dan 4,47 juta ton NPK, serta dukungan untuk komoditas khusus seperti NPK Kakao, ZA, dan pupuk organik.
Seluruh pembagian ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan pada Desember 2025.
Sementara itu Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menegaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan harus berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Pemerintah, kata Jekvy, ingin memastikan tidak ada lagi hambatan distribusi yang dialami petani seperti pada masa-masa sebelumnya.
Dalam menjalankan mandat ini, Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 7T yang mencakup ketepatan sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, hingga mutu produk. Prinsip ini menjadi standar operasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh lini distribusi.
Sistem distribusi saat ini juga telah terintegrasi secara digital, sehingga jauh lebih transparan dibandingkan pola distribusi konvensional yang digunakan pada tahun-tahun lalu. Digitalisasi ini meminimalisir risiko penyimpangan data penerima di tingkat pengecer.
Jekvy menambahkan, melalui pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap subsidi tersebut menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Komitmen penyaluran ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Jurnalis: Anta
