SEMARANG, Lingkar.news – Kawasan kumuh di Jawa Tengah mengalami peningkatan sejak 2018, hingga 2025 tercatat 5.203 hektare (ha) yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng, Arief Djatmiko, menjelaskan dari luasan kawasan kumuh itu 805 ha merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, 1.600 ha tanggung jawab kabupaten/kota, dan sisanya adalah kewenangan pemerintah pusat.
Arief menjelaskan penetapan kawasan kumuh didasarkan pada tujuh indikator sesuai Peraturan Menteri PUPR, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik, dan pengamanan kebakaran.
Ia menyebutkan peningkatan luasan kawasan kumuh salah satunya akibat kebijakan masa lalu yang berorientasi pada proyek, seperti program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Banyak daerah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan kumuh agar bisa mengakses program tersebut.
Program Rumah Subsidi Jateng, Pemprov Target Bangun 16 Ribu Unit Tahun Ini
Untuk mencegah hal serupa, sejak akhir 2023, Disperakim Jateng mulai membentuk tim evaluasi bersama kabupaten/kota agar penetapan SK dilakukan lebih selektif.
“Ke depan, kita dorong percepatan pengurangan kawasan kumuh dalam lima tahun mendatang. Evaluasi ini penting agar tidak sembarangan menerbitkan SK baru,” ujarnya.
Selain itu, Disperakim memperkuat verifikasi faktual (verfal) tahunan sebagai metode evaluasi tanpa harus bergantung pada anggaran besar. Masyarakat juga didorong untuk melakukan perbaikan infrastruktur dasar secara swadaya.
“Kalau masyarakat memperbaiki jalan atau sanitasi secara mandiri dan hasilnya sesuai indikator, maka kawasan itu bisa keluar dari kategori kumuh tanpa biaya dari pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperakim Jateng, Judy Arianto, menyebut luasan kawasan kumuh di Jateng mengalami tren peningkatan sejak 2018. Pada 2018 tercatat 3.004 hektare, tahun 2024 meningkat menjadi 5.193 hektare, dan tahun 2025 mencapai 5.203 hektare.
Judy merinci kabupaten dengan kawasan kumuh terluas di antaranya adalah Sukoharjo 608 ha, Wonosobo 596 ha, dan Banjarnegara 432 ha.
Sebagai bagian dari upaya penanggulangan, Disperakim juga menggelar kompetisi antar daerah setiap Oktober dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia.
“Kita dorong pengurangan kawasan kumuh melalui lomba antar kabupaten/kota. Ini menjadi salah satu cara kami memacu daerah untuk bergerak lebih aktif,” pungkas Judy. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkar.news)
