JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah menyetujui anggaran senilai Rp100,16 triliun untuk pemulihan permanen wilayah Sumatra pascabencana.
Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra kini memasuki tahap ketiga, yakni pemulihan permanen, setelah melewati tahap tanggap darurat dan tahap transisi.
Pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk pembangunan setelah merekap data dari seluruh daerah terdampak.
“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” kata Tito seusai menghadiri rapat Satgas di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Berdasarkan rencana induk (Renduk), Tito menyampaikan tahapan pemulihan permanen tersebut akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Anggaran lebih dari Rp100 triliun itu dibagi ke dalam tiga tahun anggaran.
“Di tahun 2026 totalnya adalah Rp38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun,” ujarnya.
Menurut Tito, anggaran tersebut juga dibagi ke sejumlah kementerian terkait. Porsi terbesar dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur.
“Kementerian PU itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun, tahun ini Rp22 triliun,” katanya.
Tito menambahkan, Renduk tersebut memiliki prioritas pembangunan berbeda setiap tahunnya. Secara total terdapat 11.512 kegiatan pembangunan yang mencakup jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
“Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya saja, itu di tahun 2027,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
