MATARAM, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengajak pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi riil.
Sensus menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data. Pemprov NTB dan BPS memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Senin (25/5/2026).
Kegiatan itu menghadirkan narasumber Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal, Kepala BPS NTB Wahyudin, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Hasmudin.
Peserta yang hadir sekitar 60 orang berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia.
Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan data statistik berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun dan mengevaluasi arah pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.
Menurut pria yang akrab disapa Aka itu, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan rutin, melainkan instrumen strategis untuk memetakan potensi usaha dan memperkuat kebijakan ekonomi daerah.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 13,64 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Menurut Faozal, kualitas pertumbuhan ekonomi harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka dan jujur.
“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Menurutnya, sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh Indonesia.
Wahyudin menegaskan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan undang-undang.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga disampaikan perwakilan Kadin NTB, Hasmudin.
Ia menilai hasil sensus nantinya akan sangat penting dalam memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, dan memperkuat pengembangan UMKM di NTB.
“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026, di mana peserta dipandu langsung oleh tim BPS NTB untuk simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 guna membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
