JAKARTA, Lingkar.news – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa, bantuan sosial (bansos) bukan milik orang-perorangan, melainkan kewajiban konstitusi negara untuk melindungi rakyat miskin.
Hal ini ia sampaikan dalam keterangan resmi saat menghadiri Kampanye Akbar bertajuk Rembug Rakyat di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin, 5 Februari 2024.
Ia berjanji bahwa jumlah bansos akan diperbanyak, jika pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud terpilih pada Pilpres 2024.
Tidak hanya itu, ia juga berjanji bahwa, jika Ganjar-Mahfud terpilih, bansos nantinya hanya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.
“Jika nanti Ganjar-Mahfud terpilih, jumlah bansos akan diperbanyak dan lebih tepat sasaran. Sebab, banyak bansos yang salah peruntukkan karena administrasi-nya kacau,” kata Mahfud.
Menurut dia, pembagian bansos yang dilakukan di pinggir jalan tidak boleh karena harus diberikan berdasarkan data. Karena itu, pihaknya menawarkan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang berguna antara lain untuk mencatat secara tepat seluruh penerima bansos agar tepat sasaran.
Mahfud juga menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan, serta takkan berkompromi dengan para pelanggar hukum.
Lebih lanjut, dia juga mengampanyekan sejumlah program unggulan pasangan calon nomor 3. Mulai dari pemutihan kredit macet bagi nelayan dan petani, subsidi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM), dan insentif bagi kaum ibu.
Kemudian ada juga perlindungan perempuan, kaum rentan, anak-anak dan disabilitas, internet gratis, satu keluarga miskin satu sarjana, hingga program satu desa satu faskes (fasilitas kesehatan) satu nakes (tenaga kesehatan).
“Ini bukan janji kosong. Semua sudah dihitung apalagi jika kita babat habis korupsi. Ini yang akan kita lakukan dalam tahun pertama pemerintah kita,” ujarnya.
Di penghujung orasi, Mahfud mengajak masyarakat Pasuruan memilih pemimpin sesuai hati nurani, bukan karena sembako maupun amplop, sebab akan menunggu lima tahun lagi untuk menerima bantuan serupa.
“Kalau memilih yang amanah, bisa setiap bulan bantuan rutin. Pilih pemimpin yang benar berdasarkan bisikan kalbu. Jangan merasa berdosa bagi yang telah menerima bansos dan uang. Yang penting saat mencoblos, tanya hati, harus milih siapa,” ucapnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
