Jayapura, Lingkar.news – Dalam menyikapi perkembangan situasi yang terjadi, Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara telah meminta bantuan ke Polda Papua untuk menambah satu peleton Brimob.
Permintaan bantuan itu karena massa kedua pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati bertikai hingga 40-an rumah terbakar dan 94 orang terluka.
“Keberadaan anggota Brimob itu memang untuk memperkuat personel Polres Puncak Jaya dalam melaksanakan pengamanan kewilayahan,” kata AKBP Kuswara kepada awak media, Kamis (28/11).
Ketika dihubungi dari Jayapura, Kapolres Puncak Jaya mengatakan bahwa pertikaian massa kedua pendukung paslon itu sudah beberapa kali terjadi, termasuk pada hari Rabu (27/11) massa membakar puluhan rumah.
“Tercatat 10 orang yang mengalami luka parah dievakuasi ke Jayapura,” kata Kapolres.
Forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan mediasi dengan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.
Setelah pertemuan pada hari Kamis (28/11) di Mulia, Kapolres AKBP Kuswara, berharap tidak terjadi lagi aksi saling serang antarmassa kedua paslon.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2024 diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pasangan Miren Kogoya-Mendi Wonorengga.
Kabupaten Puncak Jaya merupakan satu dari enam kabupaten di Papua Tengah yang menggunakan sistem noken.
Diberitakan sebelumnya, kericuhan pecah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah Tahun 2024 hingga terjadi aksi saling panah dan pembakaran rumah.
“Enggak tahu (pemicunya), perlu dicek ke teman-teman (jajaran Bawaslu). Karena hanya telepon dari teman-teman di Puncak Jaya, jadi harus memastikan lagi datanya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11).
Bagja mengatakan bahwa pergerakan massa terjadi antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Adapun pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan pemungutan suara telah dilakukan.
“Kondisi di Papua Tengah memang masih pergerakan massa antara pendukung, panah-panahan masih terjadi, semoga tidak ada korban jiwa, untuk Kabupaten Puncak Jaya,” ucap dia.
Bawaslu masih mendalami ada atau tidaknya aksi pengambilan surat suara ataupun kotak suara. Selain itu, Bawaslu juga akan mengecek kondisi di tempat kejadian untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU),
“Mereka minta ini PSU, kami harus cek dulu alat bukti ataupun alasan untuk melakukan PSU untuk kasus demikian. Misalkan, apakah benar-benar terjadi pengambilan surat suara atau kotak suara? Itu ‘kan masih belum terkonfirmasi karena lagi menghubungi teman-teman di Papua Tengah untuk langsung turun di sana,” ujarnya.
Ketua Bawaslu berharap kondisi tersebut tidak meluas dan menimbulkan korban jiwa. Kalau pun memenuhi syarat dilakukan PSU, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi.
“Semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi PSU, tapi kalau terjadi hal yang kemudian dasar jadi PSU kuat, terpaksa kita lakukan PSU, rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU,” kata Bagja. (rara-lingkar.news)
