Mataram, Lingkar.news – Ribuan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan melakukan aksi protes untuk meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (20/1) mendatang.
“Hari Senin (20/01) kami akan gelar aksi damai ke kantor Bupati Lombok Timur,” kata Ketua Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur ungkap Irwan Munazir, Sabtu (18/1)
Dalam aksi ini itu pihaknya turun bersama tenaga honorer lainnya atau sekitar ribuan massa aksi dan pihaknya telah bersurat ke aparat kepolisian untuk melakukan aksi damai.
“Kami akan aksi damai mengutamakan sopan santun,” katanya.
Dalam aksinya nanti, pihaknya akan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah terhadap keberlanjutan nasib para honorer yang ada saat ini.
Di antaranya meminta supaya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Mendesak penghentian sementara pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga proses penataan tenaga non-ASN selesai, atau hingga PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.
“Kami meminta penyelesaian proses penataan tenaga non-ASN berbasis data dalam kurun waktu maksimal dua tahun,” ujarnya.
Termasuk juga meminta transparansi data dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur.
“Transparansi data base harus transparan. Massa aksi akan berkumpul di Taman Kota, pukul 09.00 WITA, selanjutnya akan bergerak menuju kantor Bupati Lombok Timur,” katanya. (rara-lingkar.news)
