JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bahwa, tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setelah mengikuti rapat terbatas tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024.
Kemiskinan ekstrem menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen akan diupayakan pada 2024, dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, seperti yang dilansir melalui YouTube Sekretariat Presiden, pada Sabtu, 29 April 2023.
Menurut Sri Mulyani, prioritas kedua program tersebut berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan.
Oleh sebab itu, tambahnya, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan, melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai.
Ia menyebutkan beberapa regulasi tersebut antara lain, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Kita (pemerintah, red) juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction tax untuk research dan vokasi,” tuturnya.
Fasilitas pajak tax allowance juga diberikan untuk mendukung berbagai transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam guna memperkuat ekosistem industri otomotif berbasis elektrik dan baterai.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57% pada September 2022. Angka ini naik 0,03% atau 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022.
Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai nol persen tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Kita menanggulangi kemiskinan melalui dua skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Wapres.
Wapres Ma’ruf menuturkan, pemerintah akan terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem untuk dapat mencapai target nol persen di tahun 2024.
Sementara itu, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Sabtu, 29 April 2023, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, juga merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.
“Inpres itu untuk mempercepat, karena kita juga bertekad bahwa kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah nol persen,” ujar Wapres, pada Selasa, 14 Juni 2022.
Berdasarkan Inpres 4/2022, Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengkoordinasikan seluruh kementerian agar saling berkolaborasi dan menopang, sehingga program-programnya tidak tumpang tindih.
Wapres menyampaikan, melalui kolaborasi dan saling topang tersebut, diharapkan juga anggaran terkait pemberantasan kemiskinan ekstrem yang ada di masing-masing kementerian menjadi konvergen.
“Kementerian ini mengerjakan apa, kementerian ini mengerjakan apa, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Jadi konvergensi daripada pembiayaan itu juga bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkar.news)
