JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara akan dibantu oleh Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.
Maruarar mengatakan bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana Sumatra ini merupakan bentuk gotong royong.
“Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera,” ksambungnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan lahan untuk hunian penyintas bencana Sumatera.
Nusron menjelaskan apabila masyarakat korban bencana di Sumatra membutuhkan hunian, baik tetap maupun sementara, dan lahan tidak tersedia, maka Kementerian ATR akan meminta lahan negara yang saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.
Ia menambahkan bahwa saat ini belum ada survei lokasi yang dilakukan terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera.
Perintah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
