JAKARTA, Lingkar.news — Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengentaskan kemiskinan dan meratakan perekonomian nasional dari tingkat desa.
Langkah strategis ini ditempuh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui kolaborasi bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Bappenas guna memastikan terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkan usaha tersebut, Kemendes PDT siap berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta kementerian maupun lembaga lainnya.
Mendes Yandri Susanto mengatakan pemberdayaan dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut serta menentukan arah, strategi, perencanaan, pengawasan, hingga evaluasinya.
Selain pemberdayaan, untuk memastikan masyarakat tidak lagi terbelenggu dalam kemiskinan atau berubah menjadi sejahtera dan mandiri, maka perlu diikuti dengan pendampingan. Ini dilaksanakan disertai peta yang jelas dari pemerintah, dalam hal ini Kemendes PDT serta kementerian teknis lainnya, untuk berkolaborasi menjalankan tugas masing-masing.
”Sesuai Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kata kuncinya memang dua, pemberdayaan dan pendampingan,” ujar dia, saat Dialog Nasional Pemberdayaan dengan tema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Yandri menambahkan jika pemerintah melakukan pemberdayaan tanpa pendampingan, maka program tidak akan berjalan maksimal.
”Sementara kalau hanya pendampingan saja, maka masyarakat tidak akan bisa melakukan gerakannya,” tutur dia.
Semua gerakan ekonomi kalau tanpa ada pemberdayaan, kata Mendes dan PDT, maka kemiskinan tidak akan terpecahkan.
”Maka, kami setuju untuk mendukung penuh desain pemberdayaan masyarakat. Sehingga kami siap berkolaborasi,” ucap Mendes Yandri Susanto.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa waktu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin singkat sehingga berbagai pendekatan harus segera dilaksanakan.
Apalagi, penduduk desa mencakup lebih dari 70 persen populasi Indonesia yang membutuhkan perhatian maksimal, termasuk pengentasan daerah tertinggal dan peningkatan kualitas SDM.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa ujung tombak pemberdayaan memang berada di desa.
Masyarakat desa wajib menjadi aktor utama tidak terbatas di Pulau Jawa, tetapi di seluruh pelosok tanah air agar mendapatkan perhatian yang seimbang.
”Kita pastikan dari Aceh sampai Papua, masyarakat kita berdaya,” tegas Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Lebih lanjut, pemerintah menekankan bahwa kemiskinan di seluruh pelosok harus dituntaskan tanpa mengandalkan bantuan sosial yang habis dalam satu waktu.
Oleh karena itu, pendekatan multi-sektor melalui pemberdayaan dan pendampingan dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang yang membawa manfaat besar.
Di sisi lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meyakini strategi terpadu ini akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Semua orang akan mampu mandiri hidup berkualitas. Setiap usaha mampu ekspansi naik kelas, dari seluruh pelosok kemiskinan diberantas, kelas menengah hidup makmur tidak turun kelas,” pungkas Menko.
Jurnalis: Yoga
Editor: Asih
