KOTA MATARAM, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyelenggarakan workshop pedoman umum penyelenggaraan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Prime Park, Jalan Udayana Nomor 16, Mataram, pada Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, hingga perlindungan masyarakat sosial.
Ketua DPP Posyandu Provinsi NTB, Sinta L.M. Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Menurutnya, Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat layanan kesehatan, melainkan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan multidimensional masyarakat, mulai dari sanitasi, air bersih, pendidikan orang tua, hingga kondisi ekonomi keluarga.
"Keberhasilan suatu program harus didasarkan atas kerja sama dan gotong royong. Kualitas sumber daya manusia anak sangat bergantung pada kombinasi kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman, serta kesempatan pengembangan yang memadai," ujar Sinta L.M. Iqbal di hadapan para peserta workshop.
Sinta menambahkan, NTB memiliki modal berharga melalui konsep Posyandu Keluarga yang telah diimplementasikan lebih awal. Pengalaman tersebut kini disempurnakan agar selaras dengan regulasi nasional, dengan fokus utama memperkuat relevansi layanan terhadap kebutuhan lokal.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara tim pembina di tingkat provinsi hingga desa untuk menyamakan semangat dalam mengintegrasikan berbagai program pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Sinta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang terus mengawal perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa.
Ia turut memberikan penghargaan kepada Tim Skala atas pendampingan intensif dalam program Posyandu yang dinilai telah menyentuh berbagai lini pelaksanaan di lapangan.
Workshop ini diharapkan mampu menghasilkan gagasan konkret dan langkah nyata bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan agar seluruh tingkat pembina memiliki komitmen yang sama, sehingga NTB dapat menjadi model terbaik dalam transformasi Posyandu yang lebih dekat, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Penulis : Abdul Zohri – Pendamping Desa (Desa Rembiga, Kecamatan Selaparang)
