Surabaya, Lingkar.news – Kementerian Kesehatan menyebut kondisi masyarakat korban gempa di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur yang tinggal di empat titik pengungsian di Kecamatan Sangkapura dan 15 titik pengungsian di Kecamatan Tambak dalam kondisi baik.
“Masyarakat hanya perlu perhatian untuk makanan khusus bayi, balita dan para ibu hamil. Obat-obatan, biskuit dan susu sudah disediakan tetapi masih butuh tambahan untuk menjangkau seluruh sasaran,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sumarjaya, dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu (24/3).
Jaya mengatakan warga sampai hari ini masih tidur di halaman depan rumah karena khawatir guncangan kembali terjadi. Mereka hanya masuk untuk masak dan ke kamar mandi atau ke toilet.
Sementara ketersediaan tenaga kesehatan terasa kurang memenuhi kebutuhan di lapangan.
Pusat Krisis Kesehatan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di Pulau Bawean. Sampai saat ini terdata satu orang terkena diabetes, tiga darah tinggi, dua sakit perut, tiga sakit kepala, dan tujuh trauma. “Kami berharap ada bantuan relawan tenaga kesehatan dari berbagai pihak,” katanya.
Jaya menjelaskan puskesmas, poskesdes dan puskesmas pembantu selalu bersiap siaga di lokasinya masing-masing. Beberapa tim turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan, di depan rumah masing-masing.
“Akses yang mudah ke lokasi pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan membuat masyarakat merasa lebih aman,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Data & Informasi Health Emergency Operation Canter (HEOC), Anik Luthfiyah menyampaikan bahwa yang perlu segera diidentifikasi adalah kerusakan bangunan dan peralatan yang terdampak gempa di RS Umar Mas’ud yang berlokasi di Kecamatan Sangkapura.
“Kemungkinan ada yang bisa diperbaiki, ada juga yang harus diganti karena rusak parah. Saat ini para pasien yang dibawa keluar ruang perawatan, ditempatkan di selasar depan rumah sakit,” ujar Anik Luthfiyah.
Untuk menjaga daya tahan tubuh, pihaknya mengajukan permintaan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita ke pemerintah provinsi. (rara-lingkar.news)
