GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memfokuskan penguatan ekonomi desa meski seluruh desa di wilayah tersebut telah berstatus mandiri berdasarkan indeks desa. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi potensi wilayah, aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, status desa mandiri perlu diimbangi dengan penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Terlebih, alokasi Dana Desa pada 2026 mengalami penurunan sehingga pemerintah desa perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Meskipun alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan dengan penyaluran yang telah mencapai 100 persen senilai Rp108,37 miliar, kita bersyukur alokasi ADD tetap stabil di kisaran Rp172 miliar dan bagi hasil pajak justru meningkat menjadi Rp147 miliar,” ungkap Wabup Alif.
Hal tersebut disampaikan Alif dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (12/10/2026).
Menurut Alif, penurunan dana transfer menuntut pemerintah desa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi lokal dan mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan berkurangnya dana transfer, desa harus mampu mengandalkan kreativitas dalam mengelola potensi, aset, dan BUMDes. Kemandirian desa perlu terus diperkuat agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Gresik tercatat Rp330 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp267 miliar. Realisasi tersebut masih berpotensi berubah hingga akhir tahun anggaran.
Dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, seluruh desa di Gresik telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hingga 8 Oktober 2026, transaksi nontunai melalui Siskeudes CMS Link tercatat sebanyak 17.460 transaksi dengan tingkat keberhasilan 99,9 persen.
Desa Berstatus Mandiri Jadi Contoh Penguatan Ekonomi
Alif mencontohkan pengembangan ekonomi desa melalui BUM Desa Cipta Sejahtera di Desa Yosowilangun. BUM Desa tersebut meraih Terbaik I Lomba BUM Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Juara II Lomba BUM Desa Inspiratif Tingkat Nasional.
“Status 100 persen desa mandiri di Kabupaten Gresik ini harus diimbangi dengan penguatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keberhasilan BUM Desa Cipta Sejahtera Desa Yosowilangun yang meraih Juara I tingkat Jawa Timur dan Juara II tingkat Nasional harus menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya,” ujar Wabup Alif.
Selain itu, Desa Yosowilangun ditetapkan sebagai calon percontohan desa antikorupsi pertama dari Kabupaten Gresik berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada 27 Juli 2026.
Sementara itu, Ketua Panitia Workshop sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sigit Sulistiyo Hadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” ujarnya.
Workshop tersebut diikuti camat, kepala desa atau perangkat pemerintah desa, serta jajaran perangkat daerah terkait. Materi yang dibahas meliputi pengawasan kebijakan pemerintah terkait desa, operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi desa.
Penulis: HMS
Editor: Redaksi
