JEPARA, Lingkar.news – Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno meminta program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tergolong miskin.
“Kebijakan dan strategi dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan harus mencapai target penurunan angka kemiskinan di daerah ini. SKPD juga harus memperhatikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” ungkap Pratikno, baru-baru ini.
Politisi dari Partai NasDem ini menerangkan bahwa, fokus penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun-tahun yang akan datang.
Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan dari dana APBD dapat lebih ditingkatkan, khususnya untuk infrastruktur di pedesaan, pengurangan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan harmonisasi, sinkronisasi, serta sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan semua stakeholder terkait.
Tangani Banjir, Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno Bersihkan Sungai dari Eceng Gondok
“Hal tersebut dilakukan supaya dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana harus bersinergi secara terpadu dan terkoordinasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar pengaduan dari masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelayanan. Tak hanya itu, ia menekankan jangan sampai terjadi pengabaian dalam proses verifikasi dan validasi data.
“Menentukan warga yang masuk dalam klasifikasi miskin dan atau tidak mampu harus ada standarnya, tidak boleh subjektif. Kita harus merumuskan standar yang baik agar semua warga miskin bisa cepat di data,” pintanya.
Dengan adanya pemetaan, kata Pratikno, program yang dibuat dapat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan oleh masyarakat miskin.
Lebih lanjut, Pratikno mendorong agar setiap pelayanan dan pendataan penduduk miskin harus tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesalahan saat pendataan.
Adapun dalam proses pendataan kemiskinan, lanjut Pratikno bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes). Kemudian, pendataan kelurahan melalui RT/RW akan lebih tepat sasaran.
“Menurunkan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan komitmen bersama untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja serta berkurangnya angka pengangguran juga kemiskinan,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
