Daftar Isi :
Memastikan Stasiun Pompa Tambakromo Kembali Beroperasi
PATI, LINGKAR – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Pati tepatnya di Dk. Curug, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (2 Agustus 2024).
Kehadiran Sudaryono guna meninjau stasiun pompa tambakromo, dimana stasiun pompa tersebut dibangun pada tahun 1989 dan mulai beroperasi tahun 1992. Namun, operasional rumah pompa tersebut berhenti sejak 2018 akibat tingginya biaya operasional.
“Segera dibuat rencana anggaran biaya agar pompa air di Tambakromo bisa berfungsi dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu mengairi areal sawah 1.000 hektare yang ada di lokasi pompa. Kalau bisa panen tiga kali berarti 3.000 hektare penambahan areal tanam,” jelasnya
Wamentan berharap, stasiun pompa tersebut menjadi pendukung utama terhadap tingginya produksi dan kesejahteraan petani. Menurutnya, program pompanisasi yang dijalankan saat ini terbukti mampu memberi dampak positif terhadap peningkatan produksi.
Ia menyebutkan, saat ini Kementerian Pertanian telah membentuk satgas pompa yang melibatkan 1.500 pegawai termasuk pejabat bertanggung jawab terkait pengadaan pompa dan perluasan areal tanam yang akan menangani 7.000 kecamatan.
Wamentan juga mengunjungi Balai Pengujian Standard Instrument Lingkungan Pertanian (BSIP) Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (2/7).
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) RI menargetkan perluasan lahan pertanian satu juta hektare per bulan di seluruh Indonesia guna mencapai swasembada pangan.
Selain untuk mencapai swasembada pangan, kata dia, perluasan lahan pertanian juga bertujuan menghadapi fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan di masa mendatang.
“Kita ketemu dengan penyuluh pertanian dan Kodim seluruh Jawa Tengah dalam rangka rapat koordinasi terkait program kita beberapa bulan ke depan untuk penambahan area tanam. Sehingga kita cukup untuk menyongsong di bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa pada Juli 2024 perluasan lahan yang sudah dilakukan mencapai kurang lebih 970 hektare.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan menggunakan kebijakan politik untuk mencapai target perluasan lahan pertanian. Pasalnya, upaya para petani dalam mendukung program tersebut selama ini sudah maksimal. Sudaryono menegaskan, jika tidak diimbangi dengan kebijakan politik maka upaya para petani akan sia-sia.
“Ini butuh kehendak politik, keberpihakan politik, keputusan besar bagaimana kita mensupport sektor pertanian kita. Tentu ini sangat menggembirakan dan optimis,” tegasnya.
Pertanian Dijadikan Satu Komando setelah Prabowo Dilantik
Setelah dari Pati Sudaryono melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ia menyatakan bahwa pertanian satu komando diharapkan akan dijalankan ketika Prabowo Subianto sudah menjabat sebagai Presiden RI.
“Pertanian satu komando. Petani ini banyak yang ngurus. Untuk saat ini, masih diurus sini, di urus sana. Ini mau kita satukan. Saya kira mekanismenya mudah saja,” kata Sudaryono dalam acara Rembug Tani di Gedung Serba Guna Dewi Sri, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (3 Agustus 2024).
Sementara terkait program kartu tani, menurut dia, sudah berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir penyelewengan pupuk bersubsidi. Selain itu, lanjut dia, Rancangan Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) juga sudah ada.
“Jadi tinggal kita sesuaikan dengan itu. Bagaimana mana pupuk sampai ke petani tidak dipersulit, nggak susah. Toh petani juga bayar, disubsidi (pupuk) itu ‘kan tidak gratis karena bayar ya mekanismenya harus gampang, tepat waktu,” jelasnya.
Demi meminimalisir penyelewengan pupuk subsidi, pihaknya mengaku akan melibatkan banyak pihak untuk menjadi pengawas.
“Pelaporan itu harus, kelompok tani itu ‘kan ada di desa dan perwakilan pemerintah di desa itu ada banyak. Ada kepala desa, ada babinsa, babinkamtibmas, ada pendamping desa, dan ada penyuluh pertanian dan seterusnya. Jadi instrumen pemerintah itu dipakai untuk alat pengawas,” tegasnya.
Menurutnya, dalam penyaluran pupuk subsidi harus transparan, mudah, dan pencatatannya baik. Maka dari itu, pihaknya berharap ada peraturan presiden (perpres) yang mengatur hal tersebut.
“Saya kira mungkin akan diteken Presiden Jokowi menjelang diganti Pak Prabowo. Sehingga begitu Pak Prabowo menjabat Presiden, pertanian satu komando bisa dilaksanakan,” imbuhnya.(LINGKAR NETWORK)
