Bandung, Lingkar.news – Penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) elektronik secara luring (offline) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diklaim memangkas biaya operasional hingga 90 persen, dinilai menjadi model efisiensi birokrasi baru yang layak diadaptasi untuk pemilihan umum tingkat nasional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam keterangan di Bandung, Senin, 29 Desember 2025 menegaskan bahwa transformasi digital ini menjawab tantangan atas mahalnya biaya demokrasi konvensional.
“Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen,” ujar Ono Surono.
Menurut Ono, efisiensi anggaran yang masif tersebut memungkinkan dialihkannya dana desa untuk sektor yang lebih krusial, seperti percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang langsung dirasakan masyarakat.
Pilkades Karawang, yang digelar pada Minggu, 28 Desember 2025, menerapkan sistem elektronik secara menyeluruh dan serentak, berbeda dengan uji coba parsial di daerah lain. Keamanan sistem yang beroperasi secara offline menjadi poin krusial yang membuat model ini dinilai siap menjadi standar nasional.
“Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada,” tambahnya.
Di lokasi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa efisiensi teknis tersebut berbanding lurus dengan lonjakan partisipasi pemilih.
Berdasarkan data rekapitulasi, Desa Cadaskertajaya mencatatkan rekor partisipasi tertinggi mencapai 91 persen dari 2.478 daftar pemilih tetap.
“Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen,” kata Ade.
Selain sukses menekan angka golput, sistem ini juga dinilai ramah terhadap kelompok rentan. Ade mencontohkan praktik baik di Desa Wanakerta yang menerapkan layanan jemput bola.
“Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia,” ucap Ade.
Ade menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan keberhasilan di wilayah industri seperti Karawang ini dapat melahirkan pemimpin desa yang visioner dalam mengelola potensi ekonomi, sekaligus menjadi standar baru demokrasi desa yang hemat, praktis, dan inklusif.
Jurnalis: Anta
