Jakarta, Lingkar.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik dana senilai Rp75 triliun dari sistem perbankan. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).
Bendahara Negara menjamin penarikan dana itu tidak akan mengganggu jalannya sistem perekonomian nasional.
“Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya dalam wawancara seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Menurut Purbaya, penarikan dana tersebut justru akan mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi, karena pemerintah pusat dan daerah akan membelanjakan dana tersebut sehingga mendorong aktivitas ekonomi.
“Malah harusnya lebih bagus, karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa, tapi yang Rp201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.
Pada 31 Desember 2025, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total Rp276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan. Dana sebesar Rp276 triliun tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pada lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rincian penempatan dana tersebut adalah masing-masing Rp80 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI; Rp25 triliun untuk BTN; Rp10 triliun untuk BSI; serta Rp1 triliun untuk Bank DKI.
Purbaya lebih lanjut menjelaskan bahwa dana yang ditarik tersebut digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ia mengakui bahwa kebijakan penempatan dana sebelumnya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh 7,36 persen secara tahunan (yoy). Menurut Purbaya, kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki.
Ia menambahkan bahwa dalam dua minggu terakhir, Bank Indonesia mulai mendukung kebijakan pemerintah, yang diharapkan akan membuat likuiditas di sistem perekonomian semakin longgar.
