JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Joko Widodo menyebut sebanyak 28 negara saat ini antre untuk menjadi “pasien” Dana Moneter Internasional (IMF).
“Saya mendapatkan telepon dari menteri keuangan dari Washington D.C., beliau menyampaikan sudah 28 negara antre masuk sebagai pasien IMF,” kata Jokowi saat membuka Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Jokowi menambahkan hal itu berarti banyak negara mengalami keterpurukan kondisi perekonomian yang salah satunya akibat pandemi Covid-19.
“Inilah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan. Artinya, pandemi yang melanda semua negara itu mengakibatkan ekonomi global ini ambruk,” tambah Jokowi.
Hal tersebut semakin diperburuk dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, katanya, sehingga menimbulkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
“Situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat-sangat sulit untuk semua negara. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan 66 negara berada pada posisi yang rentan untuk kolaps. Saat ini 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan akut dan kelaparan; artinya, ada krisis pangan,” ungkapnya.
Dari perbincangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Jokowi dapat menyimpulkan bahwa perang antara kedua negara itu tidak akan selesai dalam waktu dekat.
“Inilah yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global, sebagian di negara Eropa sudah mulai masuk ke resesi. Ini nanti masuk ke winter (musim dingin) mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pemanas dari gas, sehingga memang kondisi negara-negara di dunia betul-betul pada posisi yang sangat tidak mudah,” kata Jokowi.
Inflasi pun merangkak naik. Artinya, menurut dia, harga-harga semua komoditas naik namun pertumbuhan ekonominya anjlok.
“Tapi, Alhamdulillah negara kita di kuartal kedua kemarin masih bisa tumbuh 5,44 persen; ini pertumbuhan ekonomi termasuk yang terbaik di dunia karena hal-hal yang fundamental reformasi struktural, reformasi birokrasi, terus kita jalankan meskipun pandemi,” jelasnya.
Selain itu, tidak ketinggalan pula soal ketahanan pangan Indonesia yang mendapat pengakuan dari Internasional Rice Research Institute. Institusi tersebut menilai Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada beras sejak 2019.
“Ini dia yang harus terus kita tingkatkan, sehingga ketahanan pangan di dalam negeri bisa terus kita jaga; dan kalau bisa kita tingkatkan. Sebagian bisa kita pakai untuk membantu negara-negara lain yaitu kita ekspor,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
