Lingkar.news – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 – 2029.
Surat tersebut diantaranya ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Usulan Pemakzulan Gibran Dilayangkan ke MPR, Bambang Pacul: Belum Ada Rapim
Nah, berikut ini profil singkat empat purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran.
Fachrul Razi
Fachrul Razi, purnawirawan kelahiran Banda Aceh, 26 Juli 1947 ini merupakan lulusan Akademi Militer 1970.
Ia juga sempat menjabat di kabinet Presiden Ke-7 Joko Widodo sebagai Menteri Agama periode 2019-2024. Ia adalah menteri agama pertama dari kalangan militer di era reformasi.
Beberapa posisi strategis di militer sempat diduduki Fachrul. Dia pernah menjadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KSAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer (1996-1997).
Tidak hanya itu, Fachrul juga sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999), Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999) serta Wakil Panglima TNI (1999-2000).
Fachrul juga sempat menorehkan sepak terjangnya di dunia politik sebagai Ketua Tim Bravo 5, yang merupakan tim relawan Jokowi-Jusuf Kalla dan Jokowi-Ma’ruf.
Hanafi Asnan
Sosok purnawirawan yang juga menandatangani surat pemakzulan Gibran yakni Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan. Pria kelahiran Bangkalan, Jawa Timur, 7 November 1945 ini mengawali karier militer di TNI Angkatan Udara.
Ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) pada 1969. Karier militernya terbilang cemerlang.
Dirinya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ke-13 periode 1998 hingga 2002. Ia menjabat KSAU di era tiga presiden, yaitu era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.
Jabatan strategis lainnya di militer juga pernah diemban, mulai dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahyupada, Panglima Komando Operasi TNI AU II, dan Asisten Logistik KSAU.
Tyasno Soedarto
Nama selanjutnya yang juga menandatangani surat pemakzulan Gibran yakni Tyasno Sudarto. Tokoh militer ini lahir di Kabupaten Magelang pada 14 November 1948.
Tyasno Soedarto merupakan lulusan Akabri tahun 1970. Ia pernah menyandang jabatan Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian dipromosikan menjadi Kepala Bdan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jendral.
Selanjutnya Tyasno Sudarto juga sempat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000 pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Tyasno Sudarto resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat Jenderal bintang empat.
Slamet Soebijanto
Tokoh terakhir yang juga menandatangani pemakzulan Gibran adalah Slamet Soebijanto. Tokoh militer ini lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973.
Ia juga menempun pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda pada 1980.
Karier kemiliterannya juga cukup menarik muali dari Kasie Navi KRI Thamrin pada 1974; Kadep Navop KRI Rakata pada 1980; lalu Kasilingstra Ditdik Seskoal pada 1991; juga Waasrenum TNU pada tahun 2000.
Selain berkarir di militer, ia juga bermanuver ke dunia politik. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas tahun 2003. Lalu ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007.
