Kota Bima, Lingkar.news – Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik ketiga kategori kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusamapua) 2026 dari Bank Indonesia.
Wali Kota Bima A. Rahman H. Abidin menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID se-NTB di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Rahman mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan pangan, serta pengendalian inflasi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” katanya.
Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi TPID bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, petani, serta pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan.
Kerja Sama Antardaerah dan Komoditas Pangan
Selain menerima penghargaan, Pemerintah Kota Bima menandatangani kerja sama antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, untuk memperkuat perdagangan komoditas pangan strategis sekaligus mengantisipasi gejolak harga.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan yang dimulai pada 8 September 2026 dengan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi produksi pangan masing-masing daerah.
Dalam kesepakatan itu, telur ayam dan jagung menjadi komoditas prioritas perdagangan. Kabupaten Bangli memiliki surplus produksi telur, sedangkan Kota Bima membutuhkan tambahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga.
Harga telur ayam di Kota Bima dilaporkan berada pada kisaran Rp34.000 per kilogram sehingga penguatan pasokan dari daerah penghasil menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan harga.
Sebaliknya, Kota Bima memiliki potensi produksi jagung yang dapat dipasarkan ke Kabupaten Bangli untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak ayam petelur.
Distribusi dan Keberlanjutan Perdagangan
Pola perdagangan timbal balik tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produsen sekaligus membantu memenuhi kebutuhan komoditas pangan kedua daerah.
Pelaksanaan kerja sama akan melibatkan TPID, Bank Indonesia, distributor, dan pelaku usaha dengan memanfaatkan jalur transportasi laut dan darat untuk mendukung distribusi komoditas antarpulau.
Aspek teknis perdagangan, termasuk volume pasokan, harga, biaya logistik, dan jadwal pengiriman, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama distributor kedua daerah.
Kedua pemerintah daerah juga membuka peluang pengembangan kerja sama hingga lima tahun untuk menjaga kesinambungan perdagangan pangan sesuai kebutuhan dan kemampuan pasokan masing-masing wilayah.
Sementara itu, rangkaian GPIPS NTB 2026 turut mencakup penyerahan dukungan sarana dan prasarana pertanian, pelepasan pengiriman cabai dari NTB ke Sulawesi Selatan, serta rapat koordinasi TPID se-NTB.
Kegiatan bertema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB” tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis
