Kulon Progo, Lingkar.news – Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam proses pemutakhiran (cleansing) data dan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan agar tidak merugikan masyarakat yang berhak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kunjungan kerja spesifik tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat di Kulon Progo tetap berjalan optimal, mengingat capaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut sudah mencapai 99,15 persen dengan tingkat keaktifan 93,24 persen.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara cermat agar tidak ada warga yang kehilangan haknya.
“Meskipun capaian Universal Health Coverage (UHC) sudah tinggi, pemutakhiran data harus dilakukan secara hati-hati agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya. Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan di pelosok juga harus diperhatikan,” kata Felly, Jumat (4/9/2026).
Kesimpulan dari kunjungan ini adalah pentingnya akurasi data kepesertaan yang dibarengi dengan penguatan dukungan anggaran pusat untuk pemerataan sarana kesehatan di daerah pelosok.
Felly menambahkan, “Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendorong pemutakhiran data kepesertaan yang lebih akurat sekaligus pemerataan sarana kesehatan daerah.”
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, menyatakan bahwa Pemkab Kulon Progo berkomitmen memprioritaskan sektor kesehatan dengan mengalokasikan rata-rata 25 persen APBD, melampaui ketentuan minimal mandatory spending.
“Namun, penurunan transfer ke daerah (TKD) menuntut pemkab mengatur anggaran secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” ungkap Triyono.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, mengusulkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, terutama di wilayah pegunungan yang aksesnya jauh dari rumah sakit.
“Untuk wilayah lima kecamatan di utara, paling tidak ada rumah sakit tipe D untuk mengampu warga kami agar jarak menuju layanan medis tidak terlalu jauh. Kami juga berharap proses pemutakhiran data berdasarkan desil tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Ambar.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis
