MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Tapi Tak Bisa Mendiskualifikasi sebagai Wapres
MK menyatakan tak menemukan bukti penyerta ijazah SMA Gibran dalam perkara sengketa Pilpres 2024, tetapi tak dapat mendiskualifikasinya sebagai Wapres.
MK menyatakan tak menemukan bukti penyerta ijazah SMA Gibran dalam perkara sengketa Pilpres 2024, tetapi tak dapat mendiskualifikasinya sebagai Wapres.
MK memutuskan delik penghinaan Presiden/Wapres hanya bisa dituntut berdasarkan aduan Presiden atau Wapres. Pihak lain tak bisa mengatasnamakan keduanya.
Uji materiil KUHP di MK memunculkan perbedaan pandangan Polri dan KPK soal kewenangan penghitungan kerugian negara serta posisi BPK.
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR segera merevisi aturan hak keuangan pejabat negara. UU lama tak lagi relevan dengan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) ubah Pasal 21 UU Tipikor terkait "obstruction of justice" agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan memberikan kepastian ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima uji materi Hasto Kristiyanto terkait Pasal 21 UU Tipikor soal perintangan penyidikan karena kehilangan ...
Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 256 KUHP soal kewajiban pemberitahuan demo. MK menilai norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD ...
Kemkomdigi jelaskan alasan kuota internet hangus tak bisa diperpanjang dalam sidang uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). ...
Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan menguji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa dikriminalisasi terkait ...
Hakim Konstitusi Arief Hidayat resmi pensiun setelah 13 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. MK menggelar wisuda purnabakti dan menetapkan pengganti ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terkait kepastian hukum pernikahan beda agama dan ...
Mahkamah Konstitusi menegaskan UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 perlu dievaluasi karena belum direvisi selama 56 tahun dan dinilai ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pers yang meminta perlindungan hukum kolumnis dan kontributor lepas disamakan dengan wartawan.
JAKARTA, Lingkar.news – Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro (Simon), menyatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 tidak ...
JAKARTA, Lingkar.news - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi terkait Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang ...
YOGYAKARTA, Lingkar.news - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara terkait nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah skema ...
JAKARTA, Lingkar.news - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian ...
JAKARTA, Lingkar.news - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa penyusunan regulasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dilakukan dengan ...
JAKARTA, Lingkar.news - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri maupun ...
JAKARTA, Lingkar.news - Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa wakil menteri dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi ...
© 2022 Lingkar News Mendalam dan Terpercaya