PATI, Lingkar.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mewanti-wanti penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk selalu menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas.
Ali khawatir konflik politik yang terjadi di tingkat pusat dapat berimbas ke daerah. Di sisi lain, kekhawatiran Ali ini dilandasi adanya koalisi besar partai politik di tingkat pusat yang dimungkinkan akan mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Kami imbau kepada jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati. KPU menjadi penyelenggara yang adil, netral, dan baik. Bawaslu Pati benar-benar menjadi wasit yang baik dan tegas. Bila ada satu dari pasangan calon (paslon) melanggar aturan, ya, ditindaklanjuti dengan tegas,” ucap Ali di Pati, baru-baru ini.
Tak hanya itu, ketua sementara DPRD Pati periode 2024-2029 itu juga mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjaga kondusifitas menjelang Pilkada Serentak 2024.
Ratusan Kades Deklarasi Dukung Sudewo Jadi Bupati Pati Periode 2024-2029
Menurutnya dengan adanya pengawasan bersama dan tindakan tegas untuk para pelanggar, Ali meyakini Pilkada 2024 berjalan kondusif dan melahirkan pemimpin yang amanah bagi Kabupaten Pati untuk lima tahun ke depan.
“Saya meyakini, penyelenggaraan yang baik, independen, dan adil akan menjadikan pilkada yang berkualitas. Dengan Pilkada Pati yang baik maka akan menghasilkan pemimpin yang baik,” tegasnya.
Selain itu, Ali meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa (kades) untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis untuk memenangkan salah satu calon.
Ia menjelaskan bahwa ASN dan kepala desa dilarang memberikan dukungan melalui media sosial, berfoto bersama pasangan bakal calon dengan menunjukkan simbol tangan atau gerakan yang menandakan keberpihakan lalu mengunggahnya, maupun bentuk dukungan lainnya.
Pihaknya pun mengimbau pemerintah untuk meningkatkan pengawasan netralitas ASN dan kades menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal ini bertujuan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa ASN dan kades benar-benar tidak terpengaruh kepentingan politik.
“Meski ASN punya hak pilih, mereka tidak serta-merta bisa terlibat dalam dunia politik begitu saja. Pose jari saja dilarang, apalagi turut serta, kan sangat tidak boleh,” tegasnya.
Ali berharap dalam Pilkada 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada perilaku intimidasi selama masa kampanye nantinya hanya untuk memenangkan pasangan calon (paslon).
Ali pun menilai bahwa saat ini masyarakat sudah mulai pintar dalam memilih pemimpin yang amanah untuk memimpin Kabupaten Pati supaya lebih maju.
Sebagai informasi, menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 banyak kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon bakal bupati dan bakal calon wakil bupati yang tersebar di media sosial. Dukungan para kades terhadap peserta pilkada bahkan terjadi sebelum pendaftaran Pilkada 2024 dibuka. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.news)