Jakarta, Lingkar.news – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana melawat ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025 yang diharapkan kunjungan kenegaraan itu menjadi kesempatan Presiden melobi pemimpin Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia.
Marwan, yang mewakili Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR saat jumpa pers selepas bertemu Presiden Prabowo, menyebut Indonesia membutuhkan tambahan kuota untuk mengurai masalah daftar tunggu yang terlampau lama di beberapa daerah.
“Insyaallah tadi beliau (Presiden) menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan, dan kami berharap beliau sampai ke Saudi dan ketemu Raja di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” kata Marwan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1)
Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR datang ke Istana untuk melaporkan langsung ke Presiden Prabowo penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi sebesar Rp89,4 juta dan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi sebesar Rp55,4 juta per orang.
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan BPIH pada 2025 mencapai sekitar Rp4 juta lebih, sementara untuk Bipih sebesar Rp600.000-an.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR juga mengungkap persoalan waktu tunggu haji yang terlampau lama di beberapa daerah.
“Di Sulawesi Selatan, ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya. Tetapi, rata-rata antara 25–30 tahun. Ada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Cukup berat mengurai ini, kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu, ya mungkin almarhum. Usianya tidak sampai situ lagi. Cara mengurainya, satu ya tambahan kuota,” kata Marwan.
Dia menyebut daftar tunggu yang terlampau lama itu memengaruhi psikologis para calon peserta haji, mengingat jumlahnya mencapai 5 juta jamaah.
“Sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia (lanjut usia, red.), dan kurang sehat. Bahkan, (ada yang) merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan, karena itu kami tadi minta kesediaan dan memohon kepada Bapak Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi kita tetap mendapatkan kuota, mendapatkan kuota ini tentu membahagiakan para jamaah,” kata Marwan Dasopang.
Dia menilai tambahan kuota haji sebanyak 5.000–10.000 orang, jika berhasil diterima Indonesia, itu akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para calon peserta haji.
“Beliau menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan. Tentu, para jamaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi,” sambung Marwan.
Di luar tambahan kuota, Marwan mengungkap DPR juga menjajaki strategi lainnya untuk mengurai persoalan daftar tunggu pemberangkatan haji yang lama, di antaranya Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara sahabat khususnya mereka yang masih punya sisa kuota haji.
“Nanti kami mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji sehingga kita bisa mengirimkan jamaah, mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Ketua Komisi VIII DPR.
Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci pada 2025 sebanyak 221.000 orang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, pada 30 Desember 2024, juga menyebut jumlah yang sama. Dari jumlah itu, Nasaruddin menyebut 2.210 di antaranya merupakan petugas haji Indonesia. (rara-lingkar.news)
