JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah setop sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga setelah panen raya untuk menjaga stabilitas harga gabah dari petani.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bantuan pangan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk beras Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan kembali disalurkan setelah panen raya.
Penyaluran bantuan pangan (banpang) beras pada tahun 2025 sedianya dilaksanakan dengan alokasi 6 bulan. Penyaluran tahap awal dilaksanakan pada Januari dan Februari 2025. Selanjutnya untuk 4 bulan sisanya akan disalurkan dengan memperhitungkan berbagai aspek secara cermat.
Zulhas mengatakan alasan bansos beras disetop sementara itu untuk mencegah harga jual gabah di level petani turun.
“Jumlahnya nanti 900 ribu ton bantuan pangan. Total nilainya Rp16,6 triliun akan diberikan setelah panen raya selesai,” ujarnya.
Menurut Zulhas, penundaan bantuan pangan tersebut diterapkan mengingat musim panen raya pada tahun ini lebih awal, yakni pada bulan Februari, Maret dan April.
“Ini kan maju, Februari ini kan panen rayanya maju ini karena musim, harusnya panen raya itu nanti April, ini Februari, Maret, April sudah panen raya,” jelasnya.
Dari panen tersebut harga jual gabah yang semestinya diperoleh petani yakni Rp6.500. Selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat distribusi bantuan pangan setelah panen raya selesai.
“Kami rapatnya di April,” ujar Zulhas.
@lingkardotnews HPP Gabah Rp 6.500, Prabowo: Kalau Tak Mau, Negara Akan Ambil Alih #lingkarjateng #lingkarjatengid #lingkarnews #padi #swasembadapangan #swasembada #pertanian #prabowo #prabowosubianto #penggilingan #hpp #gabah #gabahkering #menteripertanian #viral #abcxyz #fypgakni #fypシ゚viral🖤tiktok #fyppp #fypdong #fypシ゚ #fypp #fypdongggggggg #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fyp #beritatiktok ♬ suara asli – lingkar.news
Sebelumnya, Zulhas menyatakan bakal mencopot pimpinan Bulog di level kabupaten apabila tidak melakukan penyerapan gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar Rp6.500 per kg.
“Petani harus terima Rp6.500 tidak boleh di bawah itu. Kalau ada di bawah itu kepala Bulog kabupaten hari itu juga kita ganti,” ucapnya.
Ia menyatakan harga yang sudah ditetapkan itu tidak bisa ditawar oleh pihak manapun, serta merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kuat dari keputusan yang sudah diambil.
“Saya bilang kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500 saya yang tanggung jawab, itu keputusan pemerintah,” tegasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
