JEPARA, Lingkar.news – Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam sektor pendidikan menjadi salah satu poin penting untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif saat Dialog Interaktif Menjaring Aspirasi Masyarakat Jepara (Jaring Asmara) di R-Lisa FM Jepara.
“Pola asuh orang tua terhadap anak ini harus betul-betul bijaksana dan pola asuh orang tua terhadap anak ini sangat bergantung kepada faktor SDM di bidang pendidikan. Ini sangat bergantung sekali. Saya yakin, kalau SDM orang tua mumpuni, pendidikannya juga mumpuni. Saya kira mereka juga akan lebih arif dan tahu bagaimana caranya mengasuh anak yang baik. Bukan hanya saja menghardik, menyuruh, apalagi main fisik, ini sama sekali tidak mendidik buat anak,” ungkap Gus Haiz, sapaan akrab Ketua DPRD Jepara.
Dukung JIF-BW, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif Harap Pameran Tarik Banyak Pembeli
Menurutnya, meskipun kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Jepara tidak begitu banyak, tetapi ada kemungkinan masih banyak pihak yang belum berani melaporkan terkait kejadian tersebut.
“Kita melihat di lingkungan sekolahan, di lingkungan keluarga, seperti orang tua yang menganiaya anaknya. Ini juga saya melihat masih banyak terjadi di Kabupaten Jepara. Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus bisa meninjau personal-persoalan atau penyebab kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Sehingga persoalan kasus ini bisa diminimalisir sekecil mungkin agar tidak terjadi di Jepara,” imbaunya.
Ketua DPRD Jepara menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 sebagai Perda Perubahan Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan hal itu, ia pun meminta kerja sama semua pihak untuk berkolaborasi menekan permasalahan tersebut.
Ketua DPRD Jepara Dorong Industri Furniture Manfaatkan Pameran JIF-BW untuk Tingkatkan Daya Saing
“Undang-Undang jelas, aturannya sangat jelas. Artinya kita juga cukup perhatian ke sana agar persoalan ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, memang butuh kerja sama semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga yang harus menjadi perhatian betul,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Jepara mengajak seluruh stakeholder untuk dapat melihat poin-poin dari Perda tersebut. Salah satunya adalah pembentukan forum anak, khususnya di tingkat desa untuk menjadikan Kabupaten Jepara menjadi kabupaten layak anak.
“Desa jangan sampai mengabaikan hal ini, menunggu kasus terjadi baru bergerak. Ini jangan sampai. Mumpung masih agak longgar, saya dorong desa-desa untuk segera menyusun forum anak untuk mencegah kekerasan anak di desa,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
