PATI, Lingkar.news – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati melalui Sekretaris Rizki Hermanu menyebut bahwa pihaknya tidak mendapatkan surat perintah dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait penunjukan Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Disebutkan Rizki, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 pihaknya hanya menerima Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 546 Tahun 2023 yang menyatakan untuk membuka alokasi PPPK sebanyak 600 formasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Selain itu, ada Surat Kepala BKN Nomor 7795-KS.04.01/SD/A/2023 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pada APBD dalam pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK sesuai dengan kebutuhan formasi. Karena tidak lagi didukung anggaran dari kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kemendikbud-Ristek dan Kemenkes.
Soal Penunjukan Lokasi Tes PPPK Pati di UNS, Ketua DPRD: Suratnya Mana?
“Proses rekrutmen itu memang pelaksanaan seleksi bisa mandiri. Tempatnya sudah ditetapkan tiga titik, yakni UDINUS, UNS, dan UNY. Dalam penunjukkannya memang kita tunjuk (sendiri) dengan pengadaannya secara swakelola,” ucap Rizki belum lama ini.
Disinggung soal pembukaan terhadap 600 formasi, Rizki menyebut bahwa jumlah itu disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun di tahun 2023 ini. Dikatakan, bahwa pada 2023 ini ada sebanyak 607 Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu dari tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang memasuki usia purna. Sehingga perlu ada regenerasi ASN melalui seleksi PPPK.
“Kita tahun ini ada 607 ASN yang pensiun. Jadi kita buka sesuai dengan kebutuhan yakni 600 formasi. 500 untuk guru dan 100 untuk tenaga kesehatan,” imbuhnya.
BKPP Ungkap Alasan Kampus UNS Jadi Rekanan Pelaksanaan PPPK Pati
Pun dengan anggaran pelaksanaan PPPK, Rizki menambahkan, karena pihaknya di tahun 2023 ini sebelumnya tidak merencanakan perekrutan PPPK. Karena ada instruksi dari BKN untuk membuka, pihaknya lantas mengajukan anggaran kepada DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Alhasil, disetujui sebesar Rp626.250.000. Anggaran tersebut diambilkan sebanyak Rp173.000.000 dari KUA-PPAS, serta kekurangannya yakni Rp453.250.000 di anggaran perubahan 2023. Besaran dana itu nanti, lanjutnya, akan digunakan untuk keperluan peserta seperti sewa tempat, perjalanan dinas, serta keperluan lain untuk mendukung kelancaran proses rekrutmen.
“BKPP mengasumsikan jumlah anggaran dimaksud disesuaikan dengan pelaksanaan pengadaan ASN tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan secara mandiri tanpa ada dana pendukung dari kementerian terkait,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku belum menerima surat dari BKPP Pati terkait penunjukkan UNS sebagai rekanan dalam pelaksanaan tes PPPK.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan saat Badan Anggaran (Banggar) rapat dengan BKPP, pihaknya hanya menerima surat untuk mendukung perihal anggaran pelaksanaan PPPK.
“Suratnya mana, suratnya belum ada. Surat yang diajukan BKPP kepada DPRD hanya berupa perintah untuk merekrut PPPK secara mandiri beserta tahapannya. Sampai detik ini kami belum menerima tempat dan rekanannya. Kalau ada surat yang sah, ya tidak apa-apa,” tegas Ali saat ditemui pasca Rapat Paripurna, pada Jumat, 15 September 2023.
Tentunya, Ali bersama para anggota DPRD berharap BKPP bisa mempertanggung-jawabkan keputusan tersebut. Sebab, permasalahan rekrutmen P3K menjadi perhatiannya serius bagi DPRD selaku wakil rakyat.
“Harapan kami ada perubahan. BKPP harus memberitahukan suratnya. Kami pertanyakan serius,” tegas Ali.
Menurut Ali Badrudin, pelaksanaan PPPK di UNS ini akan sangat memberatkan para peserta yang diprediksi berjumlah ribuan. Apalagi gaji guru honorer yang hanya berkisar ratusan ribu rupiah.
“Harapan kami itu sebenarnya dilaksanakan di Pati. Dengan kerja sama universitas siapa pun. Kalau di Solo, jauh lho itu. Iya kalau diterima? Kalau tidak, dari ribuan peserta ‘kan yang diterima hanya 600. Sisanya 2.400 ‘kan kasihan,” tukasnya.
Sebelumnya, BKPP Pati mengaku tidak memilih UDINUS sebagai rekanan dalam rekrutmen ini karena belum ada kerja sama sebelumnya. Meskipun secara geografis, UDINUS lebih dekat dengan Bumi Mina Tani dibanding UNS. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
