PATI, Lingkar.news – Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pati saat ini lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan (nakes), sehingga membuat tenaga honorer yang berada lingkungan instansi daerah kurang perhatian. Sebab, meskipun sama-sama sudah mengabdi bertahun-tahun, tenaga honorer di lingkungan dinas ini harus menunggu hingga Pemerintah Pusat membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati melalui Sekretaris Rizki Hermanu, pada Kamis, 14 September 2023 menyebut, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk merekrut tenaga honorer ini menjadi PNS, meskipun yang bersangkutan sudah mengabdi selama puluhan tahun. Sebab, semua kebijaksanaan terkait kepegawaian adalah wewenang dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
BKPP Ungkap Alasan Kampus UNS Jadi Rekanan Pelaksanaan PPPK Pati
Terkait calon pelamar PPPK tahun ini, lanjutnya, harus memiliki data pendukung seperti terdaftar di Dapodik bagi guru dan sudah terdaftar di SISDNK bagi Nakes. Sehingga bagi guru maupun nakes yang tidak terdaftar, tidak bisa mengikuti PPPK tahun ini.
Menurutnya, bagi tiap-tiap calon yang sudah terdaftar adalah mereka yang sudah mengabdi lebih dari tiga tahun. Sedangkan untuk kelolosannya, tergantung hasil nilai ujian. Dimana dalam hal ini pihak BKPP tidak memiliki wewenang. Lanjut Rizki, semua ketentuan kelulusan PPPK didasarkan hasil ujian tiap peserta.
“Soalnya dari pusat kebijakannya hanya untuk guru dan nakes. Termasuk yang sudah Wiyata dan sudah terdaftar di Dapodik itu bisa ikut. Sedangkan kalau Nakes harus terdaftar di SISDNK Kemenkes. Intinya guru atau nakes yang sudah bekerja di Pati minimal tiga tahun. Ini bukan kebijakan kami, melainkan dari pusat,” tegas Rizki.
Selain itu, pelaksanaan penerimaan PPPK ataupun CPNS tidak setiap tahun dilaksanakan karena harus dilihat kebutuhan, kemampuan daerah untuk menggantikan, dan yang paling utama adalah kebijakan pusat.
“Untuk tenaga honorer, bisa tidaknya menunggu kebijakan dari pusat. Kalau tahun depan ada, ya tahun depan bisa. Tapi kalau aturannya belum dirubah (diutamakan PPPK, red) berarti belum bisa. Setiap ada seleksi CPNS peraturannya berubah,” tutup Rizki.
Disinggung mengapa BKPP tidak memilih Udinus Semarang yang notabene lokasinya lebih dekat, Rizki mengungkapkan alasan kerjasama menjadi alasannya. Sebab, pada pelaksanaan PPPK maupun CPNS tahun-tahun sebelumnya, pihaknya telah lebih dulu menggandeng UNS sebagai mitra kerja. Sehingga, jika dipilih Udinus harus melakukan lelang dari awal dan memerlukan waktu cukup lama.
Alasan waktu inilah, yang membuat pihak BKPP tidak ambil pusing untuk kembali melanjutkan kerjasama dengan UNS dalam pelaksanaan ujian PPPK tahun ini.
“Dalam proses itu kita langsung pilih UNS. Kenapa tidak Udinus yang lebih dekat? Karena kita sebelumnya kita tidak ada kerjasama kemitraan. Jadi karena waktu kita mepet, kita tidak punya pertimbangan lain. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan UNS. Untuk penetapan ini tidak menggunakan lelang, karena pengadaan secara swakelola,” tegasnya.
Dikatakan Rizki, pemilihan UNS ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Karenanya, ada 10 kabupaten lain yang memilih UNS sebagai tempat ujian PPPK. Diantaranya adalah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Klaten, Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kabupaten Semarang.
DPRD Pati Ungkap Penyebab APBD Perubahan 2023 Defisit Rp 135 M, Ada PPPK dan Pilkada
“Kalau kita tentukan kerjasama swakelola, itu harus ada kerjasama sebelumnya. Meskipun di Semarang ada Udinus, kita tidak bisa karena harus ada kerjasama dulu sebelumnya. Kalau di Udinus, harus proses lelang dan waktu kita tidak cukup. Tidak hanya di Pati, setiap kabupaten lain yang memilih titik lokasi kebijakannya sama, kalau lelang waktu kurang,” imbuh Rizki.
Menurutnya, kerjasama secara swakelola ini lebih mudah dan cepat ketimbang mengganggu sistem lelang yang menerima banyak waktu.
Disamping alasan tersebut, faktor kelengkapannya sarana-prasarana atau sarpras juga menjadi alasan lain BKPP. Menurut Rizki, UNS memiliki jumlah komputer yang cukup memadai untuk pelaksanaan ujian nantinya. Meskipun Udinus dan UNY juga tak kalah lengkap.
Akan tetapi, pemilihan tiga titik lokasi ini sudah ketentuan dari BKN yang harus dipilih salah satu. Sedikitnya titik lokasi ini, kata Rizki, juga untuk efisiensi waktu tim dari BKN yang akan memantau pelaksanaan ujian PPPK nantinya.
“Ini juga nanti tim BKN akan keliling. Kalau lokasinya banyak, otomatis perlu waktu yang lama. Sehingga hanya ditengah tiga titik, agar pengawasan bisa optimal,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.news)
