Lingkar.news – Sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya terkait perbedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal keduanya sama-sama Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Meski sama-sama berstatus sebagai abdi negara, keduanya memiliki perbedaan mendasar, mulai dari sistem pengangkatan, hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial yang diterima.
PNS cenderung lebih dikenal masyarakat, sementara PPPK semakin populer seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah akan tenaga profesional dengan kontrak kerja fleksibel.
Lalu, apa saja perbedaan di antara keduanya? Yuk simak perbedaan utama antara PNS dan PPPK mengutip BKN dan berbagai sumber lainnya.
1. Status kepegawaian
PNS memiliki status kepegawaian tetap yang diperoleh melalui proses pengangkatan resmi.
Sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja, sehingga statusnya bersifat kontrak dan tidak permanen. Untuk perekrutan tahun 2024, PPPK dibagi menjadi pegawai penuh waktu dan paruh waktu. Walau begitu Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga dimungkinkan, melalui evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi.
2. Masa kerja
PNS bekerja hingga usia pensiun, biasanya 58 tahun atau lebih, tergantung pada kebijakan pemerintah
PPPK bekerja berdasarkan kontrak kerja yang dapat diperpanjang setiap 1-5 tahun, bergantung pada kinerja dan kebutuhan instansi.
3. Proses seleksi
Seleksi PNS dilakukan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan standar yang seragam yang cukup ketat, melibatkan ujian tertulis, tes kesehatan, dan wawancara. Seleksi ini sangat kompetitif, mengingat jumlah pelamar yang besar yang bersaing untuk memperoleh posisi sebagai PNS.
Seleksi PPPK lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi, meskipun tetap melalui proses seleksi yang ketat.
4. Hak dan tunjangan
PNS berhak atas kenaikan pangkat dan gaji secara berkala sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, PNS juga mendapatkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan hak pensiun.
Tunjangan yang diterima PPPK umumnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di instansi masing-masing. Meski PPPK mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS, ketidakpastian setelah kontrak selesai menjadi salah satu pembedanya. Selain itu, PPPK memperoleh fasilitas yang serupa, tetapi aturan mengenai jaminan pensiun masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah.
5. Masa Kerja dan Keamanan Pekerjaan
PNS memiliki masa kerja yang terjamin hingga pensiun dengan tingkat keamanan pekerjaan yang sangat tinggi. Mereka hanya dapat diberhentikan jika melanggar aturan berat atau berdasarkan keputusan pengadilan, memberikan rasa aman bagi PNS.
Sebaliknya, masa kerja PPPK bergantung pada durasi kontrak yang disepakati, yang bisa berkisar antara satu hingga lima tahun. Kelanjutan kontrak ini tergantung pada evaluasi kinerja dan kebutuhan instansi. Karena statusnya yang tidak tetap, PPPK menghadapi risiko yang lebih besar terkait dengan keamanan pekerjaan.
6. Pengembangan karier
PNS memiliki jalur pengembangan karir yang lebih jelas dan terstruktur. Mereka berpeluang untuk mendapatkan kenaikan pangkat secara berkala sesuai dengan kinerja dan masa kerja. Selain itu, PNS mendapatkan akses ke berbagai pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Sementara itu, pengembangan karir PPPK lebih terbatas karena status mereka yang bersifat kontrak. Meskipun mereka tetap dapat memperoleh pelatihan dan kemungkinan promosi, jalur karir PPPK tidak sejelas dan seaman PNS. Kenaikan pangkat pun tidak terstruktur seperti yang berlaku bagi PNS
7. Keuntungan PNS dan PPPK
Keuntungan utama dari menjadi PNS adalah kestabilan pekerjaan dan hak pensiun, yang menjadikannya pilihan karir yang menarik bagi banyak orang. Selain itu, PNS memiliki jaminan keamanan kerja yang lebih tinggi dan jalur karir yang lebih jelas.
Di sisi lain, PPPK menawarkan fleksibilitas dengan kontrak kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang memiliki keahlian khusus dan ingin bekerja dalam periode tertentu.
Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengundur pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 antara akhir 2025 dan awal 2026.
Berdasarkan surat edaran BKN Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS sedianya dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025.
Namun KemenPANRB menyesuaikan kembali jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK yang akan dilakukan serentak. Info terbaru, pengangkatan CPNS dijadwalkan pada 1 Oktober 2025. Kemudian pengangkatan PPPK diagendakan pada 1 Maret 2026. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)