JAKARTA, Lingkar.news – Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 menuai polemik, setelah sempat memunculkan data-data yang tidak akurat.
Kejadian ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ditengarai punya niat tidak baik dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap.
”Sirekap ini salah satu metode baru yang digunakan KPU dan termuat dalam peraturan KPU untuk digunakan lebih terbuka,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Sturman Panjaitan.
Sebenarnya, kata dia, Sirekap cukup bagus agar masyarakat bisa mengetahui hasil Pemilu dengan segera.
Ia menjelaskan, suatu alat bisa dikatakan membantu atau tidak, itu tergantung pada orang yang menggunakan alat tersebut.
Hal ini, kata dia, ibarat The Man Behind The Gun. Jika senjata atau alat yang digunakan baik, namun manusia yang menggunakan senjata tersebut kurang baik, maka tidak akan mengenal kebaikan.
“Analoginya, walau aplikasinya baik, tapi kalau manusia yang input atau mengelola datanya tidak baik, maka tidak baik,” paparnya.
Oleh sebab itu, Fraksi PDIP termasuk dirinya menegaskan bahwa hanya akan mengakui hasil Pemilu 2024 resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
”PDI-Perjuangan pun sudah mengatakan akan tidak mengakui Sirekap. Tapi dari hasil resmi melalui sidang-sidang rapat pleno. Mulai dari kecamatan, kota/kabupaten, sampai dengan provinsi dan nasional,” tambahnya.
Adapun indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi, kata dia, itu hanya bagian dari dinamika.
“Sebenarnya setiap Pemilu, kita lihat selalu ada hal-hal demikian,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada KPU dan petugas-petugasnya harus tegas dan berlaku jujur dalam menyikapi adanya indikasi kecurangan yang terjadi selama masa perhitungan.
“KPU dan petugas-petugasnya harus tegas dan berlaku sejujurnya. Bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada Tuhan juga mereka bertanggung jawab,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arif Prayoga – Lingkar.news)